Detikberita, JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukuhkan Dr. Ir. Sulistya Ekawati, M.Si., sebagai Profesor Riset bidang Sosiologi Kehutanan, Kamis (12/11/2026). Dalam orasi ilmiahnya, Sulistya menyoroti pentingnya transformasi tata kelola perhutanan sosial melalui pendekatan hybrid governance untuk mewujudkan keadilan pengelolaan hutan di Indonesia.
Sulistya menilai perhutanan sosial memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman hayati.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satunya adalah capaian luas areal perhutanan sosial yang baru mencapai 8,46 juta hektare dari target 12,7 juta hektare pada 2030.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain persoalan capaian luas, penguatan kelembagaan masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
“Mayoritas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih berada pada kategori blue dan silver. Hal ini menunjukkan kelembagaan KUPS belum mandiri, kurang berdaya saing, dan belum terhubung dengan pasar,” ujar Sulistya dalam orasinya.
Menurut dia, keberhasilan perhutanan sosial tidak cukup hanya diukur dari pemberian izin pengelolaan hutan kepada masyarakat. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari yang semula bersifat top-down atau community development menjadi pemberdayaan masyarakat berbasis kekuasaan atau community empowerment.
Sulistya menjelaskan, selama ini pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan dari negara kepada masyarakat masih cenderung bersifat administratif. Negara masih memegang kendali strategis, sementara masyarakat belum sepenuhnya memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan dan memperoleh manfaat dari pengelolaan hutan.
Karena itu, ia mendorong pergeseran menuju devolusi substantif melalui redistribusi kewenangan, hak pengambilan keputusan, serta akses manfaat ekonomi bagi petani hutan.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk mengatasi persoalan fragmentasi tata kelola dan ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Sulistya menawarkan pendekatan hybrid governance.
Model ini mengedepankan kolaborasi terintegrasi antara pemerintah, pasar, masyarakat, serta berbagai unsur pendukung seperti perguruan tinggi, perbankan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan perhutanan sosial diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam orasinya, Sulistya juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memperkuat kembali peran pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan.
Kedua, mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai institusi perantara atau intermediary institution guna menjembatani koordinasi dan tata kelola lintas sektor.
Ketiga, memperkuat perlindungan hak petani hutan agar memiliki kewenangan dalam menjaga wilayah kelolanya dari ancaman ekspansi perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).
Keempat, memperluas pemanfaatan skema agroforestry dengan memberikan ruang lebih besar kepada petani untuk menentukan pilihan komoditas tanaman secara proporsional. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
Tantangan Perhutanan Sosial ke Depan
Sulistya mengingatkan, tantangan pengelolaan perhutanan sosial ke depan akan semakin kompleks. Digitalisasi, integrasi pasar, dan ancaman perubahan iklim menuntut kelembagaan masyarakat yang lebih kuat dan adaptif.
Menurutnya, penguatan kelembagaan lokal menjadi salah satu faktor penting agar program perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses legal pengelolaan hutan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan penerapan tata kelola kolaboratif, perhutanan sosial diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan Indonesia.
- Ketua Umum IMAPA JADETABEK: Negara Tidak Menciptakan Orang Asli Papua, Gubernur dan MRP Se-Papua Jangan Bertindak Seolah Pemilik Identitas OAP! - 22/11/2026
- Abdul Hamid Rahayaan Soroti Peran Ulama dalam Pilpres 2029, Usulkan Said Aqil atau Nasaruddin Umar - 21/11/2026
- Bencana Multidimensi Melanda Agandugume, Oneri, dan Lambewi: Warga Bertahan dengan Nasi Kering, IPMAP Desak Pemerintah Hadir - 20/11/2026



















