Politik Hukum Indonesia Dalam Era Digital

Admin

- Penulis

Sabtu, 14 November 2026 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis : Arthur Noija, SH

DPN Peduli Nusantara Tunggal yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang politik hukum di Indonesia dalam era digital mengalami ketegangan antara idealisme moral (Thomas Aquinas) dan realitas perilaku kekuasaan (Donald Black) yang kerap menjauhkan praktik ketatanegaraan dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan kajian sosiologi politik dan hukum tata negara, arah pembentukan hukum saat ini sering kali lebih mencerminkan kompromi elit dibandingkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Benturan Moralitas (Thomas Aquinas) dan Realitas Sosial (Donald Black)

Perspektif Hukum Kodrat Thomas Aquinas:

Aquinas berpandangan bahwa hukum manusia (lex humana) hanya sah apabila selaras dengan hukum moral dan akal budi (lex naturalis) untuk mencapai kebaikan bersama (bonum commune).

Dalam konteks Indonesia, nilai moral tertinggi tersebut telah dikristalisasi ke dalam sila-sila Pancasila.

Perspektif Sosiologi Hukum Donald Black :

  1. Black melihat hukum bukan sebagai kumpulan aturan moral yang ideal, melainkan sebagai variabel perilaku sosial yang sangat dipengaruhi oleh stratifikasi, kekuasaan, dan jarak relasional.
  2. Semakin tinggi status sosial atau kekuasaan politik seseorang, semakin besar kemampuannya memengaruhi pembentukan serta penegakan hukum.

Titik Kritis :

  1. Ketika politik hukum hanya mengikuti hukum Donald Black, produk legislasi berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.
  2. Akibatnya, ruh moralitas Pancasila ala Thomas Aquinas terpinggirkan dalam proses perumusan undang-undang.

 

2.Dialektika Politik Hukum dalam Era Digitalisasi

Baca Juga:  Ketika Pejabat Publik Kehilangan Arah

Disrupsi Ruang Publik :

  1. Era digital mengubah cara dialektika politik berlangsung di negara demokrasi.
  2. Algoritma media sosial sering kali menciptakan ruang gema (echo chamber) dan polarisasi yang mengaburkan diskusi rasional demi kepentingan bersama.

Legislasi Instan dan Minim Partisipasi :

  1. Tekanan opini digital dan kepentingan pragmatis elit kerap melahirkan proses pembentukan undang-undang yang terburu-buru.
  2. Partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sering kali tereduksi menjadi sekadar formalitas prosedural di ruang-ruang digital.
  3. Implikasi terhadap Hukum Tata Negara dan Visi Indonesia Maju

Kesenjangan Konstitusional:

  1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).
  2. Namun, ketika dialektika politik hukum dikuasai oleh kelompok bermodal dan berkuasa, hukum tata negara kehilangan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif maupun legislatif.

Hambatan Menuju Indonesia Maju:

  1. Visi Indonesia Maju menuntut kepastian hukum, keadilan sosial, dan institusi demokrasi yang kuat.
  2. Tanpa mengembalikan moralitas Pancasila sebagai kompas utama dalam era digital, hukum justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IMIGRASI Kelas I TPI Tanjung Priok Gelar Rapat Koordinasi TIM Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kelurahan Sunter Agung.
Menguatnya Dasco Menuju Kursi Wapres di Tengah Gelombang Tuduhan
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun
Sufmi Dasco Ahmad dalam Bursa Pengganti Gibran: Sinyal Dukungan Gerindra dan Konsolidasi Politik Prabowo
Keberlanjutan Bisnis, Kemandirian Perusahaan Media dan Penguatan Organisasi MIO Indonesia
Ijazah Jokowi Ditunjukkan di PN Jakarta Timur, Bagaimana Pers Menyikapinya?
AKSI DAMAI “Gatang Utus di Bumi Iya Mulik Bengkang Turam”: Masyarakat Lahei Sampaikan 5 Tuntutan Utama ke Kantor Bupati Barito Utara!
Tokoh NU Abdul Hamid Rahayaan Minta Aparat Tegas terhadap Dugaan Upaya Makar
Berita ini 27 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 17:16 WIB

IMIGRASI Kelas I TPI Tanjung Priok Gelar Rapat Koordinasi TIM Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kelurahan Sunter Agung.

Kamis, 19 November 2026 - 12:02 WIB

Menguatnya Dasco Menuju Kursi Wapres di Tengah Gelombang Tuduhan

Kamis, 19 November 2026 - 00:12 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Minggu, 15 November 2026 - 22:50 WIB

Sufmi Dasco Ahmad dalam Bursa Pengganti Gibran: Sinyal Dukungan Gerindra dan Konsolidasi Politik Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 - 16:07 WIB

Politik Hukum Indonesia Dalam Era Digital

Berita Terbaru