Detikberita, Jakarta – Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju melalui bonus demografi. Namun, besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kelompok usia produktif memiliki pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sestama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, Ph.D, menegaskan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia mengatakan, tantangan utama Indonesia saat ini adalah mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bonus demografi kita sudah dimulai sejak 2012. Pertanyaannya, apakah bonus demografi tersebut sudah berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat?” ujar Budi.
Menurut Budi, Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan China yang mampu memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini berkisar 5–6 persen menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam mengoptimalkan produktivitas penduduk usia kerja.
“Kalau kita tidak melakukan lompatan eksponensial, kita mungkin tetap memiliki kemampuan untuk berkembang, tetapi hasilnya tidak akan maksimal. Kita ingin Indonesia pada 2045 sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” katanya.
Budi menjelaskan, salah satu kendala dalam pemanfaatan bonus demografi adalah terbatasnya kesempatan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penduduk usia produktif justru menganggur atau bekerja di bawah kapasitasnya. Padahal, kelompok ini memiliki kebutuhan ekonomi yang besar, mulai dari memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, hingga layanan kesehatan.
Karena itu, menurut dia, kebijakan kependudukan tidak boleh hanya berorientasi pada pengendalian angka kelahiran. Transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga membawa mandat yang lebih luas, yakni merumuskan kebijakan makro kependudukan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ketahanan keluarga.
“Kalau dulu kita membangun basis family planning, sekarang sudah saatnya memikirkan beyond family planning. Setelah berhasil membangun keluarga berencana, kita harus memikirkan bagaimana hasil perjuangan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penduduk,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia memiliki sekitar 196 juta penduduk usia produktif atau hampir 70 persen dari total populasi sekitar 284,67 juta jiwa. Meski demikian, tantangan masih terlihat dari tingginya pekerja sektor informal, pengangguran usia muda, persoalan stunting, serta meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi.
Budi berharap PKBI dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam merumuskan strategi pemanfaatan bonus demografi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk, tetapi juga kualitas manusia dan ketahanan keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional.
“Kita harus bersama-sama memastikan bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan pembangunan untuk mewujudkan SDM unggul dan Indonesia maju,” tuturnya. (Dina)



















