BATAM, DETIKBERITA.CO.ID –
Praktik ingkar janji dalam pembayaran proyek konstruksi kembali mencoreng iklim investasi di Batam. PT Lestari Nauly Jaya diduga menunggak kewajiban pelunasan pekerjaan pemasangan tandon air (menara air) kepada subkontraktornya, PT JMP, dengan nilai sisa mencapai Rp112.450.000.
Mirisnya, persoalan yang berlarut-larut lebih dari satu tahun ini memunculkan dugaan adanya pembiaran maupun lemahnya pengawasan dari pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku otoritas terkait dalam mengawal kelayakan serta tanggung jawab mitra kontraktornya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan kronologi yang dihimpun, polemik ini bermula pada 17 Desember 2024, saat PT Lestari Nauly Jaya memesan pekerjaan pemasangan tandon air kepada PT JMP sebagai pihak subkontraktor. PT JMP pun menuntaskan seluruh kewajiban pengerjaan lapangan tepat waktu, yakni mulai Desember 2024 hingga rampung sepenuhnya pada Februari 2025.
Namun, itikad baik PT JMP tidak berbalas manis saat proses penagihan (invoice) diajukan. Dari total nilai tagihan awal yang mencapai kisaran Rp190 juta, PT Lestari Nauly Jaya baru merealisasikan pembayaran sebesar Rp50 juta pada April 2025. Setelah pembayaran termin pertama tersebut, kewajiban pelunasan seolah mandek tanpa kejelasan.
Hingga memasuki Oktober 2025, tidak ada dana tambahan yang dicairkan. Ketika pihak PT JMP kembali menagih haknya, PT Lestari Nauly Jaya berdalih menahan pembayaran dengan alasan terdapat sejumlah kerusakan pada hasil pekerjaan di lapangan.
Demi mencari jalan tengah dan menghindari konflik berkepanjangan, PT JMP menunjukkan sikap kooperatif dengan menyepakati proses negosiasi. Kedua belah pihak sepakat melakukan pemotongan nilai tagihan berdasarkan perhitungan kerusakan lapangan yang tidak diperbaiki. Dari hasil kesepakatan final tersebut, nilai bersih yang wajib dibayarkan oleh PT Lestari Nauly Jaya ditetapkan sebesar Rp112.450.000.
Kendati nilai pemotongan sudah disetujui bersama, pelunasan penuh atas komitmen tersebut tak kunjung terealisasi.
Saat dikonfirmasi awak media terkait persoalan ini, pihak PT Lestari Nauly Jaya membenarkan adanya kendala pembayaran tersebut. Perwakilan manajemen menyatakan bahwa pembayaran sebenarnya “sudah mulai dicicil”. Pihaknya berdalih keterlambatan pelunasan terjadi karena “uangnya masih diupayakan untuk pembayarannya”, serta menyebut persoalan ini sebagai “kendala antara supplier dan kontraktor”.
Meski demikian, lambannya penyelesaian kewajiban oleh kontraktor yang beroperasi di bawah naungan atau wilayah kerja BP Batam ini tetap memicu tanda tanya besar. Pihak BP Batam diduga turut kecolongan atau terkesan tutup mata terhadap rekam jejak perusahaan yang mengabaikan hak-hak subkontraktor lokal.
Jika BP Batam tidak segera turun tangan mengevaluasi maupun memberikan sanksi tegas terhadap kontraktor bermasalah seperti PT Lestari Nauly Jaya, hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang merugikan pengusaha lokal serta merusak tata kelola proyek di Kota Batam.(Lk)



















