Detikberita, Jakarta – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) resmi menetapkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII yang ditutup di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Sabtu malam (14/11/2026).
Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, Dr. dr. Daru Lestantyo, M.Si. terpilih sebagai Ketua Pengurus Nasional PKBI. Kepengurusan baru ini mendapat mandat untuk melanjutkan agenda transformasi organisasi sekaligus memperkuat peran PKBI dalam memperjuangkan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain Pengurus Nasional, Munas XVIII juga menetapkan sejumlah perangkat organisasi lainnya. Dr. H. Farid Wadjdy dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas, Edi Sugiarto sebagai Ketua Komisi Khusus Nominasi, serta Rahmat Nur Hudawi sebagai Ketua Forum Remaja Nasional.
Dalam sambutan perdananya, Daru Lestantyo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan peserta Munas. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan baru bukan hanya soal pergantian pengurus, melainkan tanggung jawab bersama untuk membawa PKBI menjadi organisasi yang lebih baik.
“Ini bukan sekadar amanah kepemimpinan, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk memastikan PKBI menjadi organisasi yang semakin kuat, inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujar Daru.
Ia juga menekankan bahwa hasil Munas harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar menjadi keputusan organisasi.
“Kami ingin memastikan bahwa transformasi organisasi tidak berhenti pada keputusan Munas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata di seluruh tingkatan organisasi,” katanya.
Selama lima hari pelaksanaan, Munas XVIII membahas sejumlah agenda penting, mulai dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional, Badan Pengawas, Komisi Khusus Nominasi, dan Forum Remaja Nasional periode 2023–2026, hingga penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Peserta yang berasal dari Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, serta Forum Remaja Nasional juga membahas Rencana Strategis (Renstra), isu inklusivitas, penguatan peran remaja, serta pemilihan perangkat organisasi untuk periode berikutnya.
Ketua Pengurus Nasional PKBI periode 2023–2026, Ichsan Malik, mengatakan Munas menjadi kesempatan bagi seluruh unsur organisasi untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menentukan langkah ke depan.
“Selama proses Munas, kita telah bersama-sama melakukan evaluasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan penting bagi masa depan PKBI,” kata Ichsan.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dijaga demi keberlanjutan perjuangan PKBI.
“Kami berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan hal-hal baik yang telah dibangun, melakukan pembenahan terhadap berbagai tantangan, serta menjaga semangat perjuangan PKBI dalam mewujudkan keluarga dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif,” ujarnya.
Mengusung tema Transformasi PKBI Menuju Organisasi yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan, Munas XVIII menetapkan tiga fokus utama transformasi organisasi.
- Pertama, penguatan kelembagaan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integritas, serta kemandirian pendanaan.
- Kedua, membangun organisasi yang inklusif dengan memperluas akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, memperkuat kemitraan masyarakat (Community Partners), serta meningkatkan keterlibatan remaja dan generasi muda dalam pengambilan keputusan.
- Ketiga, mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui diversifikasi pendanaan, pengembangan kemitraan strategis, inovasi model layanan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat.
Keputusan Munas XVIII juga menjadi bagian dari komitmen PKBI dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola organisasi sesuai standar sebagai anggota International Planned Parenthood Federation (IPPF).
Kepengurusan periode 2026–2029 selanjutnya diharapkan mampu menerjemahkan seluruh hasil Munas ke dalam kebijakan, program, dan rencana kerja yang terukur. Pelaksanaannya akan melibatkan seluruh perangkat organisasi, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, disertai pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Dengan berakhirnya Munas XVIII, PKBI memasuki periode kepemimpinan baru. Hasil musyawarah tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam memperjuangkan hak kesehatan seksual dan reproduksi serta membangun masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif.



















