Perihal: Sengketa Klaim Kepemilikan Tanah di Jl. Mangga RT 002/RW 003 Batu Ampar, Kramat Jati – Ahli Waris Entong bin Raidun Minta Dispora DKI Buka Riwayat Aset

Solihin

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perihal: Sengketa Klaim Kepemilikan Tanah di Jl. Mangga RT 002/RW 003 Batu Ampar, Kramat Jati – Ahli Waris Entong bin Raidun Minta Dispora DKI Buka Riwayat Aset

Jakarta Timur, 20 November 2026

Sengketa klaim kepemilikan tanah di Jalan Mangga RT 002/RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, kembali mencuat. Pemasangan papan penanda aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di atas lahan yang diklaim sebagai tanah warisan keluarga Entong bin Raidun dipersoalkan ahli waris.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keluarga ahli waris meminta Pemprov DKI Jakarta dan Dispora DKI Jakarta menjelaskan secara terbuka dan transparan riwayat perolehan tanah tersebut, termasuk dasar hukum penetapannya sebagai aset pemerintah.

Tanah Warisan Sejak 1950, Tidak Pernah Diperjualbelikan

Kuasa Hukum ahli waris Entong bin Raidun, Asep Heryanto, S.H., menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga kliennya sejak tahun 1950.

“Selama puluhan tahun tanah itu tidak pernah diperjualbelikan, dialihkan, maupun digadaikan kepada pihak lain. Keluarga masih menyimpan dokumen yang menjadi dasar klaim kepemilikan,” ujar Asep di Jakarta, Kamis (20/11).

Asep mempertanyakan landasan hukum Dispora memasang papan penanda aset pemerintah di lokasi tersebut tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah dengan pihak keluarga yang menguasai fisik tanah.

Ia juga meluruskan terkait perkara perdata Nomor 385 Tahun 2017 yang pernah melibatkan Dispora dengan pihak Perin bin Pirun di sekitar lokasi tersebut. Menurutnya, objek perkara dalam putusan tersebut berbeda dengan bidang tanah milik keluarga Entong bin Raidun yang saat ini disengketakan.

Ahli Waris: Tidak Pernah Jual dan Tidak Pernah Terima Ganti Rugi

Salah satu ahli waris, Abdul Rohim, menegaskan bahwa keluarganya tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut.

“Enggak ada sama sekali. Enggak pernah jual, enggak pernah menerima uang,” tegas Rohim.

Rohim juga menyayangkan tindakan pemasangan plang aset yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan resmi.

“Enggak pernah, baik orang maupun surat belum pernah datang. Tahu-tahu memasang plang. Ke RT dan RW juga tidak lapor dulu,” ungkapnya.

Pendaftaran ke BPN Terkendala Tagging Jakarta Satu

Asep menambahkan, persoalan klaim aset ini berdampak langsung pada upaya ahli waris untuk mendaftarkan tanah adat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga:  SMPN 1 Bayongbong Hat-trick Juara! Dominasi JHS Cup Season 3, Sabet Gelar Tim dan Individu

“Ketika kami mendaftarkan tanah adat ini, prosesnya jadi tertunda karena ada tagging Dispora melalui peta Jakarta Satu, sedangkan pada peta BPN bidang tersebut masih kosong,” jelasnya.

Pihaknya mengaku telah berupaya menempuh jalur mediasi dengan Dispora, namun hingga saat ini belum tercapai titik temu karena masing-masing pihak masih mempertahankan klaim kepemilikan.

Desak Keterbukaan Dokumen Pengadaan Tahun 1991

Untuk itu, ahli waris Entong bin Raidun mendesak Dispora dan Pemprov DKI Jakarta untuk membuka secara transparan dokumen riwayat perolehan aset di Jalan Mangga.

“Kami ingin tahu dasar kepemilikannya apa, pembeliannya kepada siapa, dan apakah ada anggaran daerah yang digunakan untuk membeli objek tanah kami ini,” kata Asep.

Apabila benar terdapat proses pengadaan tanah pada tahun 1991 sebagaimana informasi yang beredar, ahli waris meminta agar dokumen pendukung dapat diperlihatkan, meliputi:

1. Identitas pemilik bidang asal 2. Bukti transaksi dan pembayaran 3. Surat Pelepasan Hak (SPH) 4. Kronologi proses pembebasan 12 bidang tanah 5. Dugaan adanya pengembalian uang dan status akhir kepemilikan

Menurut ahli waris, kejelasan dokumen dan riwayat hukum menjadi kunci penyelesaian sengketa berdasarkan bukti otentik, bukan sekadar klaim sepihak maupun pemasangan papan penanda aset.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Dispora DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi pengadaan tanah tahun 1991 serta dasar penetapan lahan di Jalan Mangga sebagai aset pemerintah.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Ahli Waris Entong bin Raidun,

Asep Heryanto, S.H.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 22 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru