JAKARTA — Di tengah gejolak harga pasar dan kuatnya dominasi rantai pasok global, sektor perunggasan nasional didorong melakukan transformasi besar demi menyelamatkan nasib peternak rakyat.
Pemerintah bersama asosiasi perunggasan nasional kini memperkuat sinergi hilirisasi sebagai langkah strategis membangun ekosistem usaha yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada peternak.
Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar strategis bertajuk peran pemerintah dan asosiasi dalam mensejahterakan peternak melalui hilirisasi yang digelar dalam rangkaian event AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026, Jumat (8/5/2026), di Seminar Room 1 Hall 5, Nusantara International Convention Exhibition.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum lintas sektoral ini menjadi sorotan penting menyusul langkah besar pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pengelola Investasi Danantara yang disebut mengalokasikan pendanaan hingga Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana mengalihkan kembali kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari swasta kepada BUMN sebagai upaya menekan biaya produksi dan melindungi peternak lokal dari gejolak pasar global.
Ketua penyelenggara seminar dari KPUN, Alvino, menegaskan bahwa hilirisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan peternak rakyat dari ketergantungan pada penjualan ayam hidup dan telur mentah yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga.
“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tegas Alvino.
Menurutnya, selama ini peternak rakyat terus dibayangi ketidakpastian harga pasar dan dominasi korporasi besar dalam rantai distribusi. Kondisi tersebut dinilai membuat posisi tawar peternak semakin lemah.
Karena itu, seminar ini diarahkan untuk melahirkan solusi konkret mulai dari regulasi usaha peternakan terintegrasi, pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU), penyediaan cold storage di sentra peternakan rakyat, hingga penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani.
Dalam forum tersebut, berbagai asosiasi peternak seperti PPN, KPUN, PPUI, PERMINDO, dan Berkah Telur Blitar menyampaikan kondisi riil peternak di lapangan. Mereka berharap pemerintah hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin stabilitas harga melalui penyerapan hasil ternak rakyat oleh BUMN pangan.
Sesi seminar juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Pangan Nasional, PT Berdikari, PT AGRINAS, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
Alvino menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN pangan, asosiasi peternak, dan lembaga investasi nasional harus segera diwujudkan agar peternak rakyat memiliki kepastian usaha dan akses pasar yang lebih sehat.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” ujarnya.
Tak sekadar menjadi forum diskusi, seminar ini juga menargetkan tiga hasil nyata, yakni kesepakatan nasional penyerapan hasil ternak rakyat oleh BUMN pangan, rumusan skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage bersama Danantara, serta penyusunan roadmap Cadangan Pangan Pemerintah berbasis protein hewani untuk kebutuhan bantuan sosial, penanganan bencana, hingga wilayah 3T.
Dengan dorongan investasi besar dan penguatan hilirisasi, sektor perunggasan nasional diharapkan tidak lagi hanya menjadi penyangga kebutuhan pangan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang lebih mandiri dan berdaulat.
