Disorot soal Dana Replanting Rp27 Miliar, KUD Minanga Ogan Tegaskan Pelaksanaan PSR Sesuai Aturan

Admin

- Penulis

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

OGAN KOMERING ULU (OKU), DETIKBERITA.CO.ID –

Sorotan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting perkebunan kelapa sawit yang dikelola KUD Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), langsung mendapat respons dari pengurus koperasi tersebut.

Tak tinggal diam, pengurus KUD Minanga Ogan akhirnya angkat bicara dengan membeberkan sejumlah penjelasan terkait pelaksanaan program. Mulai dari mekanisme pengajuan bantuan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), keterlibatan Dinas Pertanian, proses verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pengelolaan dana yang nilainya disebut mencapai Rp27 miliar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yoga Ary Dhiskara, didampingi Ghozali Hamidi, pengurus KUD Minanga Ogan yang juga merupakan karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan, menegaskan bahwa pelaksanaan program replanting tersebut telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Ia juga membantah adanya dugaan kongkalikong maupun penyerobotan lahan sebagaimana menjadi sorotan dalam pemberitaan yang beredar.

“Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada aturan yang kami tabrak. Apalagi seperti yang disebut-sebut dalam pemberitaan adanya kongkalikong,” tegas Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026) petang.

DUA JALUR RESMI PENGAJUAN PSR

Yoga menjelaskan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didanai BPDPKS memiliki dua jalur pengajuan resmi, yakni Jalur Dinas dan Jalur Kemitraan.

Baca Juga:  ‎DITRESNARKOBA POLDA KEPRI UNGKAP 85 KASUS NARKOTIKA DAN MUSNAHKAN BARANG BUKTI HASIL PENGUNGKAPAN PERIODE APRIL–JUNI 2026

Kedua jalur tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sekaligus memastikan proses pengajuan dan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan.

Mekanisme tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian, di antaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam skema bantuan PSR, pemerintah menetapkan dukungan dana sebesar Rp60 juta per hektare, dengan batas maksimal empat hektare untuk setiap pekebun yang memenuhi persyaratan.

Karena itu, menurut pengurus KUD Minanga Ogan, pelaksanaan program perlu dilihat secara utuh, mulai dari tahapan pengajuan, verifikasi CPCL, hingga mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 51 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru