JAKARTA — Wacana pembubaran partai politik kembali mencuat. Pengamat Nusantara sekaligus Ketua Umum Laskar Palapa, Apandi Tondowatu, menilai keberadaan partai politik dalam praktik politik nasional perlu dievaluasi secara mendasar karena dinilai telah menjadi salah satu sumber persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Apandi, perebutan kekuasaan di antara elite politik dan kepentingan kelompok berpotensi memperlebar perpecahan di tengah masyarakat apabila kepentingan pribadi dan golongan lebih diutamakan dibandingkan kepentingan bangsa dan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Akar masalah perpecahan anak bangsa adalah partai politik. Perebutan kekuasaan oleh para elite partai untuk kepentingan pribadi dan golongan telah menghalalkan berbagai cara,” ujar Apandi dalam pernyataannya.
Ia juga menyoroti persoalan korupsi yang selama ini menjadi salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apandi berpandangan bahwa keterlibatan oknum yang memiliki latar belakang politik dalam berbagai perkara korupsi menjadi alasan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik nasional.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui pergantian elite atau perubahan kebijakan. Ia mendorong adanya pemikiran yang lebih fundamental mengenai sistem politik Indonesia, termasuk gagasan pembubaran partai politik.
“Oleh karena itu, pembubaran partai politik menjadi sebuah keharusan demi terciptanya cita-cita Proklamasi bangsa Indonesia, dengan kembali berpijak kepada nilai-nilai luhur, adat istiadat, serta ajaran agama, yakni nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen,” tegasnya.
Apandi menilai bangsa Indonesia memiliki kekayaan nilai budaya, adat istiadat, serta kehidupan religius yang seharusnya menjadi landasan dalam membangun tata kehidupan berbangsa. Menurut dia, politik tidak semestinya hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi publik dan membuka ruang evaluasi terhadap perjalanan demokrasi Indonesia. Baginya, cita-cita Proklamasi harus ditempatkan sebagai tujuan utama, sementara kepentingan kelompok maupun elite politik tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa.
“Kita harus kembali kepada jati diri bangsa, menjunjung nilai luhur Pancasila, adat istiadat dan ajaran agama sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara,” pungkas Apandi.(Red/M.C)
Apandi Tondowatu
Pengamat Nusantara
Ketua Umum Laskar Palapa
Patriot Pembela Pancasila
- Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Resmi Dibuka, Angkat Tema “73 Tahun KPU RI Kawal Demokrasi Indonesia” - 08/10/2026
- “Memahami Pemilu Lebih Dalam”, Ketua KPU DKI Jakarta: Pemilu Demokratis Harus Berjalan dengan Prosedur yang Pasti - 08/10/2026
- GARPEM Sultra Desak Kejagung Evaluasi Kejati Sultra, Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Tambang Nikel Kolaka panas di awal tumpul di akhir - 07/10/2026
