Suarademokrasi, Jakarta – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong percepatan pembangunan transportasi massal di 20 kota metropolitan sesuai target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan rampung pada 2030. Menurut MTI, penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi dua faktor utama agar target tersebut dapat terealisasi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum MTI Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU usai Seminar Nasional yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Kepengurusan MTI periode baru di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Haris menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah memulai proyek percontohan transportasi massal di kawasan Cekungan Bandung dan Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang). Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan pertama adalah regulasi. Pembangunan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan harus diperkuat melalui RUU Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang sedang dipersiapkan Kementerian Perhubungan. Kami berharap pembahasannya bisa dipercepat dan masuk Prolegnas,” ujar Haris.
Selain regulasi, MTI juga menyoroti pentingnya pembentukan kelembagaan yang kuat untuk mengawal implementasi pembangunan transportasi massal di daerah.
“Kelembagaan yang menjalankan mandat RPJMN harus memiliki dasar hukum yang kuat. Momentum pembahasan RUU Sistranas harus dimanfaatkan untuk mengatur kelembagaan pengelola sekaligus percepatan pembangunan transportasi massal perkotaan,” katanya.
MTI juga mengingatkan pentingnya skema pendanaan yang berkelanjutan agar operasional transportasi massal di daerah tidak berhenti akibat keterbatasan anggaran.
Untuk mendukung pengembangan sistem transportasi di berbagai kota, MTI menghadirkan Direktur Utama TransJakarta dalam seminar tersebut guna berbagi pengalaman mengenai pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT).
“Kami berharap pengalaman TransJakarta bisa menjadi referensi bahkan pendampingan bagi kota-kota metropolitan lain yang tengah membangun sistem transportasi massal,” ujar Haris.
Dalam kesempatan yang sama, MTI turut mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan dalam memanfaatkan big data dan teknologi digital untuk meningkatkan layanan transportasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Menurut Haris, pemanfaatan data akan meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memberikan kepastian informasi jadwal kepada masyarakat. Ia juga menilai pembenahan sistem logistik di wilayah 3TP akan membantu menyeimbangkan kapasitas angkut kapal dengan kebutuhan distribusi barang.
Selain mendorong percepatan kebijakan, MTI juga menyiapkan sejumlah agenda strategis dalam waktu dekat. Di antaranya penyelenggaraan MTI Award dan MTI Expo sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan transportasi ramah lingkungan dan transportasi publik.
MTI juga akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada awal Desember di Kalimantan Timur yang sekaligus membahas perkembangan sistem transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, pada akhir Agustus hingga awal September, MTI bersama Kementerian Desa berencana menggelar Forum Transportasi Perdesaan untuk memperkuat pembangunan transportasi hingga ke kawasan desa.
“Kami berharap proyek percontohan di Bandung dan Mebidang berhasil sehingga dapat menjadi model bagi 18 kota metropolitan lainnya. MTI akan terus mengawal pembangunan transportasi, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan,” tutup Haris.
