Praktik ini dinilai berpotensi melanggar hak ekonomi masyarakat sekaligus bertentangan dengan prinsip perlindungan ruang hidup yang dijanjikan perusahaan.
POSKOHAM: Dugaan Pola Sistemik
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
POSKOHAM menilai bahwa rangkaian peristiwa ini bukan kejadian terpisah, melainkan menunjukkan pola yang saling terkait: degradasi lingkungan, konflik agraria hingga kriminalisasi masyarakat
Semua itu terjadi di tengah adanya dokumen resmi yang justru menjanjikan perlindungan HAM.
“Ini bukan insiden tunggal. Ini pola sistemik. Ketika degradasi lingkungan terjadi bersamaan dengan konflik dan kriminalisasi, maka kita tidak bisa lagi melihatnya sebagai kebetulan,” ungkapnya lagi.
Dilaporkan ke Kementerian HAM
Sebagai respons, Ketua POSKOHAM telah secara resmi melaporkan kasus ini ke Kementerian Hak Asasi Manusia.
Langkah ini menandai eskalasi dari konflik lokal menjadi isu nasional.
Pelaporan tersebut diharapkan dapat mendorong investigasi independen, pemanggilan pihak perusahaan termasuk audit uji tuntas HAM, serta pemulihan bagi masyarakat terdampak
“Kami telah membawa laporan ini ke Kementerian HAM karena kami menilai mekanisme internal tidak lagi memadai. Negara harus hadir untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang dibiarkan,” tegas Jumran
Tanggung Jawab Korporasi Dipertanyakan
Karena dokumen MCG-SUS-POL-014 berlaku untuk seluruh entitas anak, termasuk SCM, maka tanggung jawab tidak berhenti di level operasional.
Secara prinsip, PT Merdeka sebagai induk perusahaan dinilai tidak dapat melepaskan diri dari dugaan pelanggaran yang terjadi.
Dari Dokumen ke Realitas
Kasus di Routa memperlihatkan jurang antara komitmen tertulis dan praktik di lapangan.
Dokumen yang ditandatangani direksi kini tidak lagi sekadar kebijakan internal, melainkan telah berubah menjadi dasar kritik publik, yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan perusahaan, tetapi juga legitimasi moralnya di hadapan masyarakat.
Routa kini menjadi cermin: apakah komitmen HAM benar dijalankan, atau sekadar tertulis di atas kertas.(*)
Laporan: Redaksi
- POSKOHAM Bongkar Dokumen Direksi, SCM Diduga Biang Degradasi dan Kriminalisasi - 09/04/2026
- Musrembang Tingkat Kecamatan Routa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Konawe Berkomitmen Mengawal Pemerataan Pembangunan Hingga Ke Pelosok Desa. - 06/04/2026
- Reses Masa sidang II Anggota DPRD Refaldi Ferdinand, S.E, Turun Lansung Menyerap dan Menerima Usulan Warga Di daerah Pemilihannya.Serta Siap Mendorong Pembahasan Anggaran dan Koordinasi dengan OPD Kab. Konawe. - 06/04/2026
Halaman : 1 2
