Detikberita, JAKARTA – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Hamid Rahayaan, mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet. Ia meminta Presiden tidak ragu melakukan perombakan terhadap menteri maupun pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan visi dan arah kebijakan pemerintah.
Menurut Abdul Hamid, langkah evaluasi tersebut diperlukan untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan sekaligus memastikan seluruh program prioritas Presiden dapat berjalan optimal.
Ia mengingatkan, ketidaksolidaritasan di internal kabinet berpotensi menjadi hambatan dalam menjalankan agenda pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya meminta kepada Presiden Prabowo agar segera membersihkan kabinetnya dari para pengkhianat. Jika tidak segera dilakukan, hal itu bisa menghambat konsolidasi pemerintahan dalam menjalankan berbagai program Presiden di sejumlah aspek. Jangan sampai ada duri dalam daging di tubuh pemerintahan,” ujar Abdul Hamid dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
Abdul Hamid menilai, seluruh anggota kabinet harus memiliki komitmen dan loyalitas yang sama terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan demikian, tidak ada kepentingan lain yang justru menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sejumlah Menteri Diminta Dievaluasi
Dalam pandangannya, Abdul Hamid turut menyoroti sejumlah menteri yang dinilai perlu mendapat perhatian Presiden. Dua nama yang disebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Ia juga meminta Presiden mempertimbangkan penyegaran terhadap sejumlah pejabat yang telah menduduki posisi strategis sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Beberapa nama yang disorot antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi/Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Luhut Binsar Pandjaitan.
“Menurut saya, sudah saatnya dilakukan penyegaran. Presiden membutuhkan figur-figur baru yang memiliki energi, kapasitas, dan loyalitas penuh untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. Apalagi masa pemerintahan ini tinggal sekitar 35 bulan lagi. Waktu yang tersisa tidak boleh terbuang karena persoalan internal kabinet,” tegasnya.
Ia berpandangan, Presiden Prabowo membutuhkan jajaran pembantu yang mampu menerjemahkan visi dan kebijakannya ke dalam program nyata. Karena itu, evaluasi terhadap pejabat yang dinilai tidak efektif maupun tidak sejalan dengan agenda pemerintah perlu dilakukan.
Singgung Persepsi Menteri Era Jokowi
Abdul Hamid juga menyoroti persepsi publik terkait masih adanya sejumlah pejabat yang berasal dari pemerintahan sebelumnya dan kini tetap menduduki posisi strategis.
Menurut dia, kondisi tersebut jangan sampai menimbulkan anggapan bahwa sebagian menteri masih memiliki orientasi loyalitas politik kepada mantan Presiden Joko Widodo, bukan kepada Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan saat ini.
“Jangan sampai muncul kesan di tengah masyarakat bahwa ada menteri titipan mantan Presiden Joko Widodo yang kiblat politiknya masih ke Solo atau kepada Joko Widodo. Persepsi seperti ini bisa mengganggu kepercayaan publik dan memunculkan anggapan bahwa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang kuat dan mandiri,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan mandiri dalam menentukan arah pemerintahan. Seluruh pejabat yang berada di dalam kabinet, kata dia, harus bekerja berdasarkan arahan dan visi Presiden.
Lebih lanjut, Abdul Hamid mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo sepanjang bertujuan memperbaiki kondisi dan memajukan bangsa.
Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah serta tidak memberikan ruang bagi upaya-upaya yang sengaja menghambat agenda pembangunan.
“Seluruh rakyat Indonesia harus memberikan dukungan penuh kepada Presiden dalam membuat kebijakan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa. Jika ada pihak-pihak yang sengaja melakukan gerakan untuk menghambat program Presiden, maka hal itu harus menjadi perhatian dan dihadapi bersama secara konstitusional,” pungkasnya.
Abdul Hamid berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis melalui evaluasi kabinet secara menyeluruh. Menurut dia, soliditas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting agar program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat direalisasikan secara efektif.
- Reynold S Abilowo Siap Maju Jadi Ketua DPC GRIB Jaya Jakarta Timur, Usung Visi Organisasi Aktif dan Berintegritas - 05/11/2026
- PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum, Tegaskan Polri Tetap Solid dan Dipercaya Masyarakat - 05/11/2026
- Polisi Bersama Masyarakat, Korsabhara Baharkam Polri Siagakan Personel dan Satwa Hadapi Bencana 2026 - 05/11/2026
