APKASI NTT Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Formula DAU dan DBH demi Keadilan Fiskal Daerah

FIka

- Penulis

Sabtu, 7 November 2026 - 21:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikberita, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi meluncurkan Memorandum NTT Kedua untuk Keadilan Fiskal Nasional. Memorandum ini merupakan bentuk desakan lanjutan kepada pemerintah pusat agar melakukan perombakan formulasional yang lebih adil terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah-daerah dengan fiskal rendah, khususnya di wilayah NTT.

​Ketua Koordinator APKASI Wilayah NTT, Ir. Antonius Doni Dihen, menyampaikan bahwa draf memorandum ini disusun berdasarkan kondisi riil dan panjangnya ketimpangan fiskal yang dialami oleh daerah tertinggal.

​”Kami sudah menghasilkan memorandum pertama pada 10 November 2025, dan hari ini memorandum kedua kembali kami keluarkan dengan memberikan penekanan kuat pada keadilan fiskal. Kami membandingkan keadaan fiskal daerah kami dengan daerah-daerah fiskal tinggi, di mana kami merasa ada ketidakadilan di situ,” ujar Antonius usai menutup seminar keadilan fiskal di Hotel Sofyan Cut Mutia, Jakarta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Soroti Kebutuhan Infrastruktur dan Penajaman P3K

​Antonius menegaskan bahwa persoalan paling mendesak bagi NTT saat ini adalah kebutuhan anggaran infrastruktur daerah yang sangat besar. Menurutnya, alokasi transfer ke daerah (TKD) saat ini terlalu kecil untuk menutup rata-rata kerusakan jalan yang mencapai 200 hingga 300 kilometer di setiap kabupaten.

​”Kalau sentuhan anggaran hanya 5 atau 6 kilometer saja, itu hal yang sangat lucu. Jika alokasi ke kita terlalu kecil, maka pembangunan infrastruktur kita akan tertinggal sangat jauh,” tambahnya.

​Selain infrastruktur, APKASI NTT juga menyoroti pentingnya penanganan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pihaknya mendesak pemerintah pusat agar menanggung penuh pembiayaan P3K, seperti formasi guru, agar beban APBD daerah dapat sedikit bernapas dan dialokasikan untuk pembangunan lain.

​Dorong Sinergitas Sektoral dengan Pemerintah Pusat

​Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah se-NTT juga telah berdiskusi langsung dengan pihak gubernur serta perwakilan kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ke depan, APKASI NTT berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil memorandum ini melalui diskusi-diskusi sektoral lanjutan.

​”Sikap realistis kita adalah uang ini lagi dikuasai pusat. Maka di putaran sinergi kedua nanti, kita akan serius memutar kembali komunikasi dengan Kementerian PU, Kementerian Sosial, dan kementerian lainnya agar kekuasaan Jakarta atas uang yang begitu banyak dapat dioptimalkan untuk membangun daerah kita,” pungkas Bupati Flores Timur tersebut.

​JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi meluncurkan Memorandum NTT Kedua untuk Keadilan Fiskal Nasional. Memorandum ini merupakan bentuk desakan lanjutan kepada pemerintah pusat agar melakukan perombakan formulasional yang lebih adil terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah-daerah dengan fiskal rendah, khususnya di wilayah NTT.

Baca Juga:  Kadisinfolahatal Dorong Industri Alutsista Dalam Negeri Berstandar Ekspor

​Ketua Koordinator APKASI Wilayah NTT, Ir. Antonius Doni Dihen, menyampaikan bahwa draf memorandum ini disusun berdasarkan kondisi riil dan panjangnya ketimpangan fiskal yang dialami oleh daerah tertinggal.

​”Kami sudah menghasilkan memorandum pertama pada 10 November 2025, dan hari ini memorandum kedua kembali kami keluarkan dengan memberikan penekanan kuat pada keadilan fiskal. Kami membandingkan keadaan fiskal daerah kami dengan daerah-daerah fiskal tinggi, di mana kami merasa ada ketidakadilan di situ,” ujar Antonius usai menutup seminar keadilan fiskal di Hotel Sofyan Cut Mutia, Jakarta.

​Soroti Kebutuhan Infrastruktur dan Penajaman P3K

​Antonius menegaskan bahwa persoalan paling mendesak bagi NTT saat ini adalah kebutuhan anggaran infrastruktur daerah yang sangat besar. Menurutnya, alokasi transfer ke daerah (TKD) saat ini terlalu kecil untuk menutup rata-rata kerusakan jalan yang mencapai 200 hingga 300 kilometer di setiap kabupaten.

​”Kalau sentuhan anggaran hanya 5 atau 6 kilometer saja, itu hal yang sangat lucu. Jika alokasi ke kita terlalu kecil, maka pembangunan infrastruktur kita akan tertinggal sangat jauh,” tambahnya.

​Selain infrastruktur, APKASI NTT juga menyoroti pentingnya penanganan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pihaknya mendesak pemerintah pusat agar menanggung penuh pembiayaan P3K, seperti formasi guru, agar beban APBD daerah dapat sedikit bernapas dan dialokasikan untuk pembangunan lain.

​Dorong Sinergitas Sektoral dengan Pemerintah Pusat

​Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah se-NTT juga telah berdiskusi langsung dengan pihak gubernur serta perwakilan kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ke depan, APKASI NTT berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil memorandum ini melalui diskusi-diskusi sektoral lanjutan.

​”Sikap realistis kita adalah uang ini lagi dikuasai pusat. Maka di putaran sinergi kedua nanti, kita akan serius memutar kembali komunikasi dengan Kementerian PU, Kementerian Sosial, dan kementerian lainnya agar kekuasaan Jakarta atas uang yang begitu banyak dapat dioptimalkan untuk membangun daerah kita,” pungkas Bupati Flores Timur tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua Umum IMAPA JADETABEK: Negara Tidak Menciptakan Orang Asli Papua, Gubernur dan MRP Se-Papua Jangan Bertindak Seolah Pemilik Identitas OAP!
Abdul Hamid Rahayaan Soroti Peran Ulama dalam Pilpres 2029, Usulkan Said Aqil atau Nasaruddin Umar
Bencana Multidimensi Melanda Agandugume, Oneri, dan Lambewi: Warga Bertahan dengan Nasi Kering, IPMAP Desak Pemerintah Hadir
Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Tumbuh 200 Kali Lipat, PERIKLINDO Tekankan Kepastian Investasi
Operasi Narkoba di Pasar Obor Cijantung, Polisi Amankan 7 Orang dan 159 Paket Diduga Sabu
Abdul Hamid Rahayaan Sarankan Prabowo Pilih Cawapres Nonparpol demi Jaga Stabilitas Negara
Dari Foto Model ke Ning Favorit Surabaya 2025, Faramitha Bidik Puteri Indonesia 2027
HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri
Berita ini 332 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 15:30 WIB

Ketua Umum IMAPA JADETABEK: Negara Tidak Menciptakan Orang Asli Papua, Gubernur dan MRP Se-Papua Jangan Bertindak Seolah Pemilik Identitas OAP!

Jumat, 20 November 2026 - 09:53 WIB

Bencana Multidimensi Melanda Agandugume, Oneri, dan Lambewi: Warga Bertahan dengan Nasi Kering, IPMAP Desak Pemerintah Hadir

Kamis, 19 November 2026 - 18:37 WIB

Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Tumbuh 200 Kali Lipat, PERIKLINDO Tekankan Kepastian Investasi

Kamis, 19 November 2026 - 12:13 WIB

Operasi Narkoba di Pasar Obor Cijantung, Polisi Amankan 7 Orang dan 159 Paket Diduga Sabu

Selasa, 17 November 2026 - 22:53 WIB

Abdul Hamid Rahayaan Sarankan Prabowo Pilih Cawapres Nonparpol demi Jaga Stabilitas Negara

Berita Terbaru