JABATAN TINGGI BUKAN HAK UNTUK BERTINDAK SEENAKNYA! NAMA QOSWARA TERSERET DUGAAN KEKERASAN, ANDI MULYATI: HUKUM JANGAN CIUT!

Rina Puspadewi

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 07:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABATAN TINGGI BUKAN HAK UNTUK BERTINDAK SEENAKNYA! NAMA QOSWARA TERSERET DUGAAN KEKERASAN, ANDI MULYATI: HUKUM JANGAN CIUT!

Tangerang –DetikBerita.co.id– Seberapa tinggi pun jabatan seseorang, tidak ada alasan untuk menempatkan dirinya di atas hukum. Prinsip inilah yang kini menjadi sorotan menyusul mencuatnya dugaan perselisihan antara warga dengan seorang pejabat yang disebut bernama Qoswara, yang dikabarkan menjabat Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Persoalan yang berawal dari konflik kehidupan bertetangga tersebut kini berkembang menjadi perhatian serius setelah seorang warga berinisial D menyampaikan pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak menyenangkan yang disebut melibatkan tindakan fisik terhadap anggota keluarganya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu dugaan yang mencuat adalah tindakan menjambak rambut terhadap orang tua dari seorang anak balita yang dilakukan oleh istri pejabat pemerintah tersebut.

Kasus ini pun memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa persoalan yang semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi antartetangga justru dikabarkan berkembang menjadi konflik yang diduga melibatkan kekerasan fisik?

ANDI MULYATI ANGKAT SUARA: JANGAN GUNAKAN JABATAN UNTUK MENEKAN WARGA!

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, SE, yang merupakan orang tua dari pemilik balita tersebut, menyampaikan keberatan keras atas dugaan peristiwa yang dilaporkan keluarganya.

Andi menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan seharusnya menjadi amanah untuk memberikan teladan, bukan justru menimbulkan kesan adanya keistimewaan dalam menghadapi persoalan hukum.

“Jangan sampai jabatan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada masyarakat biasa, Kalau ada dugaan tindakan yang melanggar hukum, harus diperiksa secara objektif. Jangan ada perlakuan khusus hanya karena seseorang memiliki kedudukan di pemerintahan,” tegas Andi.

Baca Juga:  Lanal Bengkulu Ikuti Apel Gelar Latihan Kesiapsiagaan Operasional Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Megathrust Tahun 2026

Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

BUKAN SOAL SIAPA YANG BERKUASA, TETAPI SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB!

Andi juga menyoroti pentingnya etika seorang pejabat publik dalam kehidupan bermasyarakat, Kedudukan dan tanggung jawab di lingkungan pemerintahan semestinya berjalan seiring dengan sikap bijaksana, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Ia meminta agar dugaan yang disampaikan pihak keluarganya tidak dianggap sepele dan tidak berhenti sebagai polemik antartetangga.

Menurut Andi, apabila terdapat unsur tindak pidana, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh status sosial maupun jabatan pihak yang dilaporkan.

PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI, APARAT DIMINTA TIDAK TUTUP MATA!

Namun satu hal yang tidak boleh diabaikan: setiap dugaan kekerasan harus ditangani secara serius, siapa pun pihak yang terlibat.

Kini publik menunggu apakah persoalan ini akan memperoleh penanganan yang objektif dan transparan atau justru tenggelam di tengah polemik yang berkembang.

Jabatan boleh menjadi kehormatan, tetapi bukan perlindungan dari pertanggungjawaban, Hukum tidak mengenal pangkat, kedudukan, ataupun jabatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 36 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru