DI DUGA GUNAKAN JABATAN DAN KEKUASAAN UNTUK MENEKAN WARGA! “SILAKAN CARI TAHU SIAPA SAYA!”

Rina Puspadewi

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 03:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIK BERITA.CO .ID –
JAKARTA – Pernyataan yang menyeret nama Qoswara, pejabat yang disebut menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan, semakin menjadi sorotan, Perselisihan yang dilaporkan warga di lingkungan tempat tinggalnya di Tangerang kini memunculkan pertanyaan serius: apakah jabatan seorang pejabat negara dapat dijadikan alasan untuk menuntut warga lain mengikuti kehendaknya?

Persoalan ini bermula dari keberatan terhadap kebisingan lingkungan, mulai dari tangisan anak balita, aktivitas rumah tangga tetangga, hingga keramaian warga di sekitar rumah, Namun menurut pengadu, persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang disertai dugaan tindakan fisik dan intimidasi.

Pihak pengadu sebelumnya menyampaikan adanya tindakan mendorong pintu besi rumah hingga menjambak rambut seorang perempuan yang dilakukan oleh istri dari Qoswara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

KLARIFIKASI QOSWARA: TAK INGIN KEBISINGAN SAAT ISTIRAHAT

Di tengah sorotan tersebut, Qoswara memberikan klarifikasi dan menyatakan tidak pernah merasa berselisih dengan warga mana pun di lingkungan tempat tinggalnya selama ini,
Ia menjelaskan bahwa sebagai abdi negara, dirinya merasa lelah setelah menyelesaikan pekerjaan negara dan menginginkan suasana tenang ketika pulang ke rumah,
Menurut penuturannya kebisingan yang dipersoalkan meliputi tangisan anak balita, kesibukan rumah tangga tetangga, serta keramaian warga di depan rumahnya.

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada pihak terkait, Qoswara juga melontarkan pernyataan yang menjadi perhatian,
“Saya orang asli di tempat tinggal saya saat ini, sedangkan yang hanya warga kontrak harus mengikuti aturan yang saya inginkan,Saya bisa melakukan apa yang saya inginkan bila saya berkehendak terhadap siapa pun, Silakan cari tahu siapa saya,”Saya tidak ingin kebisingan di saat waktu istirahat,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam klarifikasinya.

Ia juga menyebut tidak memberitahukan persoalan tersebut kepada orang tuanya karena khawatir mereka ikut bertindak apabila mengetahui adanya masalah.

ANDI MULYATI: JANGAN GUNAKAN JABATAN UNTUK MENEKAN RAKYAT!

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, SE, yang merupakan ibu kandung dari orang tua balita tersebut, menyampaikan keberatan keras atas persoalan yang menimpa keluarganya.

Andi menegaskan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah instrumen untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, apalagi membuat warga merasa takut menyampaikan keberatan.

“Jangan karena merasa memiliki jabatan, kemudian merasa bisa bertindak seenaknya terhadap masyarakat, Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, Jabatan bukan alasan untuk mengintimidasi atau memperlakukan orang lain secara tidak pantas,” tegas Andi.

Baca Juga:  MASSIVE ACTION GHSB DI MABES POLRI – TUNTUT PERIKSA KAPOLDA SUMBAR DAN PEJABAT TERKAIT TAMBANG ILEGAL

Menurut Andi, apabila seseorang merasa terganggu oleh aktivitas lingkungan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan ketakutan bagi warga.
Ia juga meminta agar dugaan tindakan fisik dan intimidasi yang dilaporkan keluarganya tidak diabaikan.

“Saya tidak akan tinggal diam, Saya ingin persoalan ini terang benderang, Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

KEMENKEU DITANTANG MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Persoalan ini bukan semata-mata konflik antarwarga, Nama seorang pejabat yang disebut berada di lingkungan Kementerian Keuangan turut menjadi perhatian publik.

Karena itu, klarifikasi dari pihak Kementerian Keuangan diperlukan untuk memastikan jabatan, kedudukan, serta tanggapan institusi terhadap persoalan yang kini menjadi sorotan.

JABATAN BOLEH TINGGI, TETAPI HAK AZASI MANUSIA DI ATAS SEGALANYA.

Persoalan kebisingan lingkungan memang dapat menjadi sumber ketidaknyamanan, Namun hak seseorang untuk mendapatkan ketenangan tidak boleh menghilangkan hak warga lain untuk hidup aman, menjalankan aktivitas rumah tangganya, dan membesarkan anaknya secara wajar. Persoalan anak menangis ditengah malam adalah hal yang lumrah dan setiap manusia beranak mengalaminya tak terkecuali sang pejabat, harusnya dapat memaklumi.hal ini juga menyangkut undangan undang tentang hak dan perlindungan anak.

Pertanyaan penting kini mengemuka: apakah warga harus tunduk karena seseorang mengaku sebagai penduduk asli dan memiliki jabatan, sedangkan seorang ibu harus membekap mulut anaknya yang menangis ditengah malam hanya karena sang pejabat tidak ingin kebisingan di tengah jam istirahatnya atau semua pihak tetap wajib menghormati hak serta batas hukum yang sama?

Jabatan adalah amanah, bukan kekuasaan mutlak, Siapa pun orangnya hukum tetap harus menjadi panglima tertinggi!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 48 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru