JAKARTA – Gelombang protes terkait dugaan karut-marut tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) mulai bermunculan. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi Nusantara secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas dan menjadwalkan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Jumat, 12 Juni 2026 mendatang.Aksi massa tersebut rencananya akan dipusatkan di dua titik krusial, yakni Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dan Gedung Kejaksaan Agung RI.
Perwakilan dari Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA), Adrian Alfatih, menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menyelamatkan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dari cengkeraman mafia pengadaan.”Program Makan Bergizi Gratis ini adalah hak mutlak anak-anak bangsa dan investasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita tidak boleh membiarkan anggaran negara digerogoti oleh jaringan mafia. Penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh berhenti di pucuk pimpinan tertinggi saja,” ujar Adrian dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Senada dengan Fahri, perwakilan Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi Nusantara 09 (PEMANTIK NUSANTARA 09), Fahri, menyatakan bahwa indikasi korupsi sistemik ini diduga melibatkan jaringan luas dari tingkat atas hingga pelaksana teknis.”Kami mendesak Kejaksaan Agung membongkar akar korupsi struktural ini hingga ke tingkat bawah. Mulai dari oknum kedeputian, biro, pejabat pembuat komitmen, hingga staf pelaksana yang ikut memanipulasi administrasi. Jika terbukti korupsi, pecat secara tidak hormat dari statusnya sebagai aparatur sipil negara,” tegas Fahri.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi ini membawa tujuh tuntutan utama, di antaranya:Mendisplinkan dan memproses hukum seluruh staf serta pejabat teknis yang terlibat dalam rekayasa dokumen vendor.
Mengusut tuntas dugaan rasuah di Biro BMN & PBJ yang dipimpin pejabat berinisial DP.
Membongkar celah transaksional dalam penentuan mitra logistik di Kedeputian Promosi dan Kerja Sama yang dijabat pejabat berinisial GN.
Mendorong Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, untuk segera menonaktifkan pejabat berinisial DP dan GN demi objektivitas hukum.
Sanksi tegas berupa pemecatan tidak hormat bagi PNS yang terlibat korupsi.
Transparansi total pada sistem logistik dan e-purchasing MBG.
Konsistensi dalam pengelolaan kemitraan yang berpihak pada petani dan UMKM lokal.
Aliansi menegaskan, apabila tuntutan untuk membersihkan BGN dari praktik korupsi diabaikan, mereka siap melipatgandakan gelombang massa aksi di jalanan demi mengawal hak makan anak-anak bangsa.
- Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Resmi Dibuka, Angkat Tema “73 Tahun KPU RI Kawal Demokrasi Indonesia” - 08/10/2026
- “Memahami Pemilu Lebih Dalam”, Ketua KPU DKI Jakarta: Pemilu Demokratis Harus Berjalan dengan Prosedur yang Pasti - 08/10/2026
- GARPEM Sultra Desak Kejagung Evaluasi Kejati Sultra, Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Tambang Nikel Kolaka panas di awal tumpul di akhir - 07/10/2026
