Jalih Pitoeng Siap Hadapi Laporan LBH Dewan Adat Bamus Betawi, Tantang Uji Fakta di Pengadilan

Admin

- Penulis

Selasa, 16 Juni 2026 - 16:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, DETIKBERITA.CO.ID –

Aktivis antikorupsi Jalih Pitoeng menyatakan siap menghadapi rencana pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya oleh LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi terkait dugaan penyebaran berita bohong.

Pernyataan itu disampaikan Jalih menyusul polemik yang muncul setelah dirinya meminta Kejaksaan Agung memeriksa Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Heikal Safar, terkait dugaan keterkaitannya dalam kasus yang disebutnya sebagai mega korupsi di Badan Gizi Nasional.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya tidak akan menghalangi mereka untuk melaporkan saya. Bahkan saya menunggu itu agar bisa sama-sama diuji dan dieksaminasi di pengadilan,” kata Jalih Pitoeng kepada awak media, Selasa (16/6/2026).

Menurut Jalih, langkah pelaporan tersebut tidak akan menyurutkan sikapnya dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) tetap berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak akan mundur selangkah pun hanya karena dilaporkan. Kami sedang berjuang membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Jalih juga mempertanyakan alasan keberatan yang disampaikan pihak Dewan Adat Bamus Betawi. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai penggunaan istilah “Dewan Adat” dalam organisasi tersebut.

“Setahu saya, dalam tradisi Betawi yang ada adalah majelis adat yang beranggotakan para sesepuh dan tokoh Betawi. Ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” katanya.

Baca Juga:  Silaturahmi Akbar Hatuhaha–Tuhaha Sejabodetabek Perkuat Persaudaraan, Ribuan Warga Padati Buperta Cibubur

Ia menambahkan, penggunaan nama dan logo yang melekat dengan Bamus Betawi berpotensi menimbulkan persepsi tertentu di kalangan masyarakat maupun instansi pemerintah.

“Kesamaran ini dapat membuka ruang terjadinya salah persepsi, terutama jika masyarakat menganggap organisasi tersebut mewakili lembaga adat Betawi secara resmi,” jelasnya.

Selain itu, Jalih mengaku menerima informasi bahwa ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor atau basecamp Ormas Dewan Adat Bamus Betawi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah dikosongkan.

“Secara informatif saya mendengar bahwa ruangan yang digunakan sebagai kantor mereka sudah dikosongkan. Jika informasi itu benar, saya mengapresiasi langkah tegas pengelola gedung,” ungkapnya.

Ia menegaskan, apabila informasi tersebut tidak benar, pihaknya akan meminta klarifikasi karena berkaitan dengan pengelolaan aset negara yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dewan Adat Bamus Betawi maupun LBH Dewan Adat Bamus Betawi terkait pernyataan Jalih Pitoeng tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 79 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru