Detikberita, JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukuhkan Dr. Sukma Surya Kusuma, S.Hut., M.Si., sebagai Profesor Riset di bidang kepakaran Perekat Hayati dan Komposit Lignoselulosa. Dalam orasi ilmiahnya, Sukma memaparkan inovasi pemanfaatan limbah biomassa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, salah satunya genteng komposit ramah lingkungan.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam orasi ilmiahnya, Sukma menekankan pentingnya optimalisasi kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya biomassa, melalui pengembangan teknologi dan inovasi. Menurutnya, berbagai bahan alam dan limbah yang selama ini kurang dimanfaatkan memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk dengan nilai tambah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah genteng komposit berbahan biomassa dengan menggunakan perekat hayati.
Bahan baku genteng tersebut berasal dari berbagai sumber biomassa, seperti kelapa, kelapa sawit, bambu, sorgum, hingga batang jagung. Sementara itu, perekat hayati yang digunakan juga memanfaatkan limbah industri dan limbah organik, di antaranya molase dari pengolahan gula tebu serta kulit pisang dan nanas yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh asam organik.
“Padahal limbah itu tidak bernilai, kita angkat menjadi perekat dan menjadi bernilai. Itu limbah dari pengolahan gula tebu ya, molase itu. Kemudian limbah dari kulit pisang, kulit nanas, itu bisa kita peroleh untuk asam organik, Pak,” ujar Sukma seusai pengukuhan.
Genteng Biomassa Lebih Ringan dan Ramah Lingkungan
Sukma menjelaskan, genteng komposit berbasis biomassa memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan genteng konvensional.
Selain memanfaatkan limbah sebagai bahan baku, produk tersebut juga berpotensi menyimpan karbon sehingga lebih ramah lingkungan.
Dari sisi konstruksi, genteng biomassa memiliki bobot lebih ringan. Karakteristik ini dinilai dapat memberikan keuntungan bagi bangunan, terutama dalam mengurangi beban konstruksi dan risiko ketika terjadi bencana.
Keunggulan lainnya terletak pada kekuatan material. Genteng tersebut dirancang memiliki struktur kuat dan tidak mudah pecah ketika terjatuh.
Inovasi ini diharapkan menjadi salah satu alternatif material bangunan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dua Perusahaan Tertarik Produksi Massal
Hasil riset genteng biomassa BRIN tersebut kini mulai mendapat perhatian dari dunia industri. Sukma menyebutkan, sudah ada dua perusahaan yang tertarik dan bersedia memberikan lisensi untuk memproduksi inovasi tersebut secara massal.
Selain itu, terdapat dukungan dari Danantara untuk publikasi secara nasional agar inovasi tersebut semakin dikenal masyarakat dan pelaku industri.
Sukma berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti sebagai produk laboratorium, tetapi dapat segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk kebutuhan pembangunan rumah dan perumahan.
Namun, menurutnya, keberhasilan hilirisasi riset tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknologi dan kesiapan industri. Diperlukan pula dukungan regulasi pemerintah agar produk hasil inovasi dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas.
Ia mencontohkan pengembangan bioplastik yang membutuhkan dukungan kebijakan agar mampu bersaing dan terserap oleh pasar.
“Harapannya inovasi-inovasi yang kita hasilkan itu bisa terimplementasi secara nyata, dipakai oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana caranya? Jembatannya di mana nih? Ya regulasi dari pemerintah. Tanpa dukungan regulasi, semua inovasi tidak akan berguna,” pungkasnya.
- Ketua Umum IMAPA JADETABEK: Negara Tidak Menciptakan Orang Asli Papua, Gubernur dan MRP Se-Papua Jangan Bertindak Seolah Pemilik Identitas OAP! - 22/11/2026
- Abdul Hamid Rahayaan Soroti Peran Ulama dalam Pilpres 2029, Usulkan Said Aqil atau Nasaruddin Umar - 21/11/2026
- Bencana Multidimensi Melanda Agandugume, Oneri, dan Lambewi: Warga Bertahan dengan Nasi Kering, IPMAP Desak Pemerintah Hadir - 20/11/2026



















