KENDARI, 7 September 2026 — Krisis energi di Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin dikeluhkan masyarakat. Pemadaman listrik bergilir dan sulitnya mendapatkan BBM dinilai telah mengganggu aktivitas petani, nelayan, ojol hingga pelaku UMKM.
Kondisi tersebut membuat Konsorsium Putra Daerah Sulawesi Tenggara (KOPDA SULTRA) geram. Mereka menilai DPRD Sultra dan Pemerintah Provinsi Sultra terkesan belum serius mencari solusi atas persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Presidium KOPDA Sultra, Angriy Sultra, melontarkan kritik keras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan sekadar lampu padam. Ini soal perut rakyat. Petani terancam gagal panen, UMKM kehilangan pendapatan, nelayan dan sopir tidak bisa beroperasi. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah rakyat turun ke jalan,” tegas Angriy.
Ia juga menyoroti panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU serta lemahnya pengawasan distribusi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi beban masyarakat.
KOPDA Sultra mendesak DPRD segera menggelar RDP bersama PLN, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas ESDM, petani dan pelaku UMKM. Mereka juga meminta pemerintah membentuk Satgas Krisis Energi dan memperkuat pengawasan distribusi BBM.
Angriy memberikan ultimatum 3×24 jam kepada DPRD Sultra dan Pemprov Sultra untuk menunjukkan langkah konkret.
“Kami beri waktu 3×24 jam. Jika tidak ada tindakan nyata, KOPDA Sultra akan mengonsolidasikan aksi Revolusi September selama empat hari empat malam bersama mahasiswa, pemuda, petani dan UMKM se-Sultra,” ujarnya.
Menurut Angriy, pemerintah tidak boleh terus membiarkan masyarakat menghadapi krisis energi seorang diri.
“Rakyat Sultra berhak hidup terang, berhak mendapatkan BBM, dan berhak atas pelayanan yang layak. Pemerintah harus hadir, bukan diam,” pungkasnya.
- Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Resmi Dibuka, Angkat Tema “73 Tahun KPU RI Kawal Demokrasi Indonesia” - 08/10/2026
- “Memahami Pemilu Lebih Dalam”, Ketua KPU DKI Jakarta: Pemilu Demokratis Harus Berjalan dengan Prosedur yang Pasti - 08/10/2026
- GARPEM Sultra Desak Kejagung Evaluasi Kejati Sultra, Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Tambang Nikel Kolaka panas di awal tumpul di akhir - 07/10/2026
