Detikberita, Jakarta – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama yang menjalankan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), akan menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI, Kamis (1/10/2026).
Para mitra menuntut kepastian terkait investasi, operasional dapur SPPG, perlindungan hukum, serta posisi mereka dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rencana aksi tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia (ASAM BGN), Syawaluddin Aweng, dalam konferensi pers di kawasan Paseban, Kramat, Jakarta, Rabu (30/9/2026) malam.
Syawaluddin mengatakan kedatangan para mitra ke Jakarta bukan untuk berseberangan dengan pemerintah, melainkan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi selama menjalankan program MBG.
“Kami hadir di pusat ibu kota ini jangan dianggap sebagai musuh. Ini adalah cara kami mengingatkan kepada negara bahwa kami ada, kami besar, dan kami siap menyampaikan aspirasi,” ujar Syawaluddin.
Menurut dia, para mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas SPPG sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG. Namun, mereka masih menghadapi ketidakpastian mengenai keberlanjutan operasional dapur serta pengembalian dana investasi.
Sebagian mitra, lanjut Syawaluddin, bahkan harus menanggung kewajiban utang setelah mengeluarkan modal untuk pembangunan fasilitas SPPG.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah 3T telah berjalan sejak Oktober 2025.
Menurut Herwil, pada tahap awal pelaksanaan, sejumlah mitra harus menyelesaikan pembangunan fasilitas dalam waktu relatif singkat. Pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari berbagai pihak.
“Kami menuntut adanya perlindungan hukum bagi mitra, kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian persoalan dan sengketa yang jelas, transparan, dan berkeadilan,” kata Herwil.
Dalam aksi di DPR RI, para mitra akan membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya pengembalian dana investasi, penyelesaian dana operasional mitra SPPG 3T dan wilayah terpencil, pelaksanaan kewajiban berdasarkan petunjuk teknis (juknis) pertama, serta penataan kembali pengelolaan MBG 3T sesuai ketentuan.
Para mitra juga meminta kesetaraan posisi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, mereka menuntut perlindungan hukum dan keterlibatan mitra dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan program MBG.
Syawaluddin memperkirakan lebih dari 20.000 orang telah dikonfirmasi secara internal untuk mengikuti aksi tersebut. Namun, jumlah massa yang datang ke lapangan masih dapat berubah sesuai kondisi.
Ia juga menyampaikan klaim mengenai sekitar 13.000 dapur yang disebut belum aktif. Syawaluddin menyebuttkan angka tersebut berasal dari data yang menurutnya bersumber dari BGN.
“Ini data BGN, bukan data dari kami,” ujarnya.
Para mitra berharap aksi di DPR RI dapat membuka ruang pertemuan dengan pemerintah dan BGN untuk membahas persoalan investasi serta operasional SPPG.
Jika belum memperoleh penyelesaian, mereka mempertimbangkan aksi lanjutan. Opsi tersebut termasuk menginap di DPR RI hingga menyerukan penghentian operasional dapur secara nasional.
“Kami ingin menuntut kesetaraan dalam bermitra. 0 ini kami merasa belum dianggap setara dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan,” kata Syawaluddin.
- Sengketa Tanah Bambu Apus, Pemuda Nusantara Berkeadilan Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang - 07/10/2026
- Pemuda Nusantara Berkeadilan Soroti Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Keimigrasian - 06/10/2026
- Sistem Ketenagakerjaan Soroti Upah, Outsourcing, hingga Pekerja Platform - 05/10/2026
