Detikberita, Jakarta – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menggugat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia terkait pembongkaran gedung National Training Centre di Jalan Hang Jebat III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PKBI menilai pembongkaran pada 29 Mei 2026 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena berlangsung ketika sengketa bangunan masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.
Gugatan dengan nomor perkara 675/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL itu turut mencantumkan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai turut tergugat. Melalui gugatan tersebut, PKBI meminta pengadilan menyatakan tindakan pembongkaran sebagai perbuatan melawan hukum serta memberikan ganti rugi dengan total tuntutan mencapai Rp131,194 miliar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konferensi pers di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026), perwakilan PKBI, Leni, mengatakan langkah hukum tersebut merupakan upaya organisasi mempertahankan hak atas bangunan yang selama puluhan tahun menjadi pusat kegiatan dan pengabdian PKBI kepada masyarakat.
“Langkah hukum ini adalah bentuk PKBI mempertahankan hak atas bangunan di Hang Jebat. PKBI merupakan NGO yang telah berdedikasi tinggi kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan ibu dan anak,” ujar Leni.
Ia menilai pembongkaran secara sepihak tidak hanya menyangkut persoalan bangunan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, masyarakat perlu ikut mengawal jalannya persidangan karena persoalan serupa berpotensi dialami organisasi maupun kelompok masyarakat lainnya.
“Ini bukan tentang bangunan saja. Bukan sekadar berbicara tentang bangunan, tetapi tentang perjuangan, dedikasi, dan dampak yang telah PKBI berikan kepada Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal isu ini,” katanya.
Sementara itu, Geri Melda Rina, Paralegal dalam penyampaiannya di hadapan media bahwa PKBI memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga sejak era 1950-an. Ia mengingatkan, gedung yang dibongkar bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat berlangsungnya pengabdian organisasi selama puluhan tahun.
“Kewenangan tidak boleh melampaui hukum. Pembangunan tidak boleh mengabaikan hak. Kami tidak meminta keistimewaan dan tidak meminta hukum tunduk kepada kami. Kami hanya meminta agar hukum tidak tunduk kepada kekuasaan,” ujar Geri.
Geri juga mempertanyakan dasar hukum pembongkaran gedung tersebut. Menurut dia, PKBI memiliki sejarah pemberian lahan, proses pembangunan, perizinan, serta pemanfaatan gedung yang berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, ia meminta seluruh proses dan pihak yang bertanggung jawab atas pembongkaran diuji secara terbuka di pengadilan.
Dari sisi hukum, kuasa hukum PKBI dari Law Office Muhamad Fajar Santoso, S.H., M.H. & Partners, Mala Reza, mengungkapkan bahwa perjuangan PKBI menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam melengkapi alat bukti dan menghadirkan saksi. Beberapa saksi yang mengetahui sejarah pembangunan gedung tersebut bahkan telah meninggal dunia.
“Kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan berdasarkan kemanusiaan, supaya paling tidak perkara ini bisa masuk ke pokok perkara,” ujar Mala Reza.
Ia menjelaskan, PKBI tidak sedang menuntut kepemilikan tanah karena organisasi menyadari tanah tersebut bukan milik PKBI. Persoalan yang diperjuangkan adalah bangunan yang dibangun menggunakan dana swadaya masyarakat, tanpa menggunakan dana pemerintah.
“Tanah itu bukan milik PKBI. Akan tetapi, gedung PKBI dibangun dengan dana swadaya masyarakat secara penuh dan tidak menggunakan dana pemerintah sama sekali. Itu yang kami harapkan dapat diberikan ganti rugi secara layak,” katanya.
Dalam petitumnya, PKBI meminta majelis hakim menghukum para tergugat untuk menyediakan satu unit bangunan pengganti yang layak dengan nilai dan fungsi setara serta siap digunakan. PKBI juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp126,194 miliar dan immateriil Rp5 miliar, sehingga total tuntutan mencapai Rp131,194 miliar.
Sebagai informasi, gedung National Training Centre selesai dibangun pada 1972 di atas lahan yang lokasinya ditunjuk melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta pada 1970. Selama sekitar 54 tahun, gedung tersebut digunakan PKBI untuk pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan kependudukan, serta advokasi perempuan dan anak.
PKBI menyebut pengosongan gedung telah dilakukan pada 10 Juli 2024. Setelah itu, persidangan perkara sengketa dimulai pada 23 April 2026. Namun, sekitar lima minggu kemudian, gedung tersebut dibongkar tanpa pemberitahuan kepada PKBI.
Akibat pembongkaran dan hilangnya akses terhadap gedung, PKBI mengaku kehilangan akses terhadap aset, inventaris, serta arsip organisasi yang tersimpan selama puluhan tahun. Sejumlah program pelayanan masyarakat juga mengalami gangguan.
PKBI berharap majelis hakim dapat memeriksa perkara secara objektif dan memberikan putusan yang berkeadilan. Organisasi tersebut menegaskan, gugatan ini bukan semata-mata memperjuangkan bangunan, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah dan kontribusi lembaga dalam pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. (Dina)



















