Detikberita, Jakarta – Sejumlah aktivis 1998, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Dengan Semangat Sumpah Pemuda Menyelamatkan Demokrasi dan Membangun Kembali Peradaban Indonesia” yang digelar IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu di Rumah Makan Handayani, Jalan Matraman Raya Nomor 45, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Diskusi yang bertepatan dengan peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda itu menjadi ruang refleksi bagi para aktivis lintas generasi untuk membicarakan perjalanan reformasi, kebebasan sipil, persoalan ekonomi, pendidikan, hingga meningkatnya kekhawatiran terhadap keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Aktivis 98: Jangan Mengulangi Kesalahan Sejarah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang aktivis 98 dalam forum tersebut mengingatkan bahwa perjuangan reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian kekuasaan. Menurutnya, cita-cita reformasi harus terus diperjuangkan karena persoalan mendasar bangsa, termasuk korupsi, tata kelola pemerintahan, dan ketimpangan ekonomi, belum sepenuhnya terselesaikan.
Ia menilai persoalan bangsa saat ini tidak hanya terletak pada individu yang memegang kekuasaan, tetapi juga pada sistem politik dan ekonomi yang memungkinkan kepentingan kelompok tertentu lebih dominan daripada kepentingan rakyat.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberanian akademisi, aktivis, dan mahasiswa untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun berhadapan dengan kepentingan politik dan kekuasaan.
Menurutnya, generasi muda perlu membangun kekuatan kolektif dan tidak menyerahkan sepenuhnya agenda perubahan kepada elite politik.
M. Rizki: Kondisi Gerakan Mahasiswa Mengkhawatirkan
Perwakilan mahasiswa, M. Rizki, menyampaikan bahwa situasi gerakan mahasiswa saat ini menunjukkan sejumlah kemiripan dengan kondisi menjelang Reformasi 1998.
Ia menyoroti pola pengamanan demonstrasi yang dinilai semakin ketat, termasuk keterlibatan personel militer dalam pengamanan, serta ruang penyampaian aspirasi mahasiswa yang menurutnya semakin terbatas.
“Gerakan mahasiswa saat ini masih menghadapi persoalan fragmentasi dan polarisasi. Karena itu, ia mendorong berbagai organisasi mahasiswa, kelompok Cipayung, komunitas, dan elemen gerakan rakyat untuk membangun konsolidasi,” kata Rizki.
Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga harus mengawal tiga tahun pemerintahan berikutnya.
Ia turut menyoroti persoalan pendidikan. Berdasarkan pengamatannya terhadap kebutuhan pelajar, akses pendidikan tinggi dan beasiswa masih menjadi persoalan penting. Banyak siswa berpotensi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, tetapi terkendala kemampuan ekonomi dan terbatasnya akses beasiswa.
Rizki juga mengkritik pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi setiap desa.Di bidang ekonomi, ia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok masih dirasakan masyarakat, sementara janji pembukaan lapangan pekerjaan hingga 19 juta kesempatan kerja masih perlu dibuktikan melalui realisasi yang nyata.
Para narasumber menilai semangat perjuangan 1998 perlu diwariskan kepada generasi muda, bukan hanya sebagai cerita sejarah, tetapi sebagai nilai keberanian, persatuan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Mereka juga menilai evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak boleh berhenti pada kritik, tetapi harus dilanjutkan dengan konsolidasi gerakan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Melalui Maklumat Matraman, IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu menegaskan komitmen untuk menjaga semangat perjuangan, mengawal demokrasi, serta mendorong pemerintah kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.
7 Poin Maklumat Matraman
Dalam semangat Sumpah Pemuda dan perjuangan Reformasi 1998, kami menyatakan sikap sebagai berikut:
- Meneguhkan Cita-Cita Kemerdekaan
Menjaga dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagai cita-cita seluruh rakyat, sekaligus mempertahankan martabat bangsa dan nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa. - Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Mendesak pemerintah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli dan perekonomian masyarakat, serta menurunkan harga kebutuhan pokok agar kehidupan rakyat semakin sejahtera. - Menghentikan Perusakan Lingkungan dan Perampasan Tanah
Mendesak pemerintah menghentikan pembakaran hutan, menindak tegas pelakunya, serta menghentikan praktik perampasan tanah yang merugikan masyarakat. - Memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Menuntut pemberantasan KKN secara tegas dan menyeluruh demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. - Mengembalikan TNI dan Aparatur Negara pada Tugasnya
Mendesak pengembalian peran TNI sesuai fungsi pertahanan negara serta menolak rangkap jabatan militer di ranah sipil. Aparatur negara, termasuk kepolisian, juga harus menjalankan tugas sesuai fungsi dan ketentuan hukum. - Mendesak Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Tiga Bulan
Memberikan waktu tiga bulan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan dalam Maklumat Matraman. Apabila tidak dipenuhi, kami akan mendesak dilaksanakannya pemilihan umum ulang. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, Presiden, Wakil Presiden, dan kabinet diminta mengundurkan diri. - Melanjutkan Perjuangan dan Mengawal Perubahan
Menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan melanjutkan perjuangan reformasi apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, demi tegaknya demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
Bagi mereka, semangat Sumpah Pemuda harus menjadi energi untuk menyelamatkan demokrasi dan membangun kembali peradaban Indonesia yang berkeadilan. (Dina)
