Seminar Nasional Universitas Trisakti Bahas Masa Depan Otsus dan IKN, Ini Harapan Akademisi

Dina

- Penulis

Rabu, 4 November 2026 - 16:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikberita, Jakarta – Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Otonomi Khusus dan Ibu Kota Nusantara di Indonesia Tahun 2026: Harapan dan Tantangan”, Rabu (4/11/2026), Gedung H, Lantai 2 Ruang Auditorium Prof E Suherman Universitas Trisakti.

 

Kegiatan yang berlangsung di Balai Ruang Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti tersebut menjadi forum akademis untuk membahas perkembangan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk berbagai tantangan dan dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur akademisi, pemerintah, legislatif, serta kepala daerah di antaranya Dr. Reni Dwi Purnomowati, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, pembicara eksekutif secara hybrid Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI serta Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

 

Dalam keterangannya, Dr. Reni Dwi Purnomowati menjelaskan bahwa seminar tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari kajian ilmiah dan pengembangan wawasan mahasiswa, khususnya dalam memahami hukum pemerintahan daerah, kebijakan Otonomi Khusus, serta perkembangan pembangunan IKN.

 

Menurut Reni, persoalan Otsus dan IKN merupakan isu penting yang perlu terus dikaji karena kebijakan pemerintahan dan dinamika politik nasional senantiasa mengalami perubahan.

 

Ia menegaskan, kegiatan akademis seperti ini tidak hanya bertujuan memperkaya pengetahuan mahasiswa, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah.

 

“Karena kita berada di dunia akademis, pembahasan ini juga menjadi bahan pembelajaran. Kita ingin mengetahui perkembangan yang ada. Harapannya, masyarakat mendapatkan manfaat dan apabila terdapat persoalan, diskusi ini bisa menghasilkan solusi yang berguna bagi pemerintah,” jelasnya.

 

Reni juga menilai pentingnya menghadirkan narasumber dari berbagai unsur pemerintahan dan lembaga negara. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mendapatkan informasi langsung mengenai perkembangan kebijakan dari pihak eksekutif dan legislatif.

 

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menanggapi pertanyaan mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

 

Menurut Reni, pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga:  Polri Peduli Pendidikan, Siswa di Kebon Kacang Terima Bantuan Sarana Kontak

 

Ia mengingatkan bahwa sejak masa Presiden Soekarno hingga periode perjuangan kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perpindahan pusat pemerintahan dalam situasi tertentu.

 

Ia mencontohkan perpindahan pemerintahan ke Yogyakarta dan Bukittinggi ketika kondisi negara menghadapi situasi yang tidak memungkinkan pemerintahan berjalan secara normal di Jakarta.

 

“Kalau Jakarta sudah tidak kondusif, tidak ada salahnya ibu kota dipindahkan. Dalam sejarah perjuangan bangsa, kita pernah memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta dan Bukittinggi. Jadi, hal tersebut bukan sesuatu yang baru dan bukan pula sesuatu yang keliru,” ungkapnya.

 

Namun demikian, Reni menekankan bahwa keputusan pemindahan ibu kota harus melalui kajian yang matang. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan bangsa dan kondisi negara, bukan semata-mata mengikuti kebijakan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan.

 

Menurutnya, setiap keputusan strategis mengenai ibu kota negara harus didasarkan pada penelitian dan pertimbangan yang komprehensif agar benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia.

 

Lebih lanjut, Reni menjelaskan bahwa seminar nasional tersebut juga ditujukan untuk memberikan pembaruan informasi kepada mahasiswa, terutama yang mempelajari hukum tata negara dan politik pemerintahan.

 

Ia menyebut perkembangan politik dan ketatanegaraan tidak pernah berhenti. Karena itu, mahasiswa perlu terus memperbarui pengetahuan agar mampu memahami perubahan kebijakan dan persoalan pemerintahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

 

“Sebagai akademisi, kita harus terus belajar dan melakukan kajian. Apabila ada persoalan di negara ini, kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dari pembahasan tersebut kita bisa mendapatkan solusi. Setidaknya, kita memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik,” tuturnya.

 

Melalui seminar nasional ini, Universitas Trisakti berharap tercipta ruang dialog konstruktif antara akademisi, pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam membahas masa depan Otonomi Khusus serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

 

Kegiatan tersebut sekaligus diharapkan memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan kajian ilmiah, menyampaikan pemikiran kritis, serta mendorong lahirnya rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. (Dina)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKBI Gugat Kemenkes Rp131 Miliar, Gedung Hang Jebat Dibongkar Saat Sengketa Berjalan
Menteri Koordinator Pmk Sugiono Bersama Gubernur Banten Andra Soni Salurkan Bantuan Sarana Keterampilan Menulis Di SDN 2 Jambe
BPD KAPMI DKI Jakarta Resmi Dilantik, Hadir KADIN DKI, Pemda DKI dan Utusan Khusus Presiden, Perkuat Sinergi Pengusaha Muda Ibu Kota
39 Tahun Melindungi Keluarga Indonesia, BRI Life Apresiasi Loyalitas Insan Perusahaan
Puncak Perayaan HUT ke-39: BRI Life Boyong 3.000 Pekerja dan Keluarga di Family Gathering TMII
Perkuat Ekonomi Keluarga, GPIB Bersama BBPVP Bekasi Gelar Pelatihan Vokasi Tata Boga
Samsat Kabupaten Bekasi Jaya Terus Tingkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Beroda Dua dan Beroda Empat
Perjuangkan Hak Penghuni, PPPSRS Kalibata City Menangkan Gugatan terhadap PAM Jaya
Berita ini 14 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 14:41 WIB

PKBI Gugat Kemenkes Rp131 Miliar, Gedung Hang Jebat Dibongkar Saat Sengketa Berjalan

Selasa, 10 November 2026 - 13:19 WIB

Menteri Koordinator Pmk Sugiono Bersama Gubernur Banten Andra Soni Salurkan Bantuan Sarana Keterampilan Menulis Di SDN 2 Jambe

Selasa, 10 November 2026 - 11:50 WIB

BPD KAPMI DKI Jakarta Resmi Dilantik, Hadir KADIN DKI, Pemda DKI dan Utusan Khusus Presiden, Perkuat Sinergi Pengusaha Muda Ibu Kota

Senin, 9 November 2026 - 15:32 WIB

39 Tahun Melindungi Keluarga Indonesia, BRI Life Apresiasi Loyalitas Insan Perusahaan

Senin, 9 November 2026 - 15:27 WIB

Puncak Perayaan HUT ke-39: BRI Life Boyong 3.000 Pekerja dan Keluarga di Family Gathering TMII

Berita Terbaru

Ekonomi & Bisnis

​39 Tahun BRI Life: Perkuat Sinergi, Lindungi Keluarga Indonesia

Selasa, 10 Nov 2026 - 14:42 WIB