MOROWALI, SULAWESI TENGAH — Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, Rustam Salim, menjadi sorotan Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA).
Rustam Salim disebut menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Penataan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali. Pada saat bersamaan, ia juga disebut menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bahotobungku.
Dugaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena menyangkut profesionalitas aparatur sipil negara (ASN), tata kelola pemerintahan desa, serta potensi konflik kepentingan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
M. Arif dari Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA) meminta Bupati Morowali, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap informasi tersebut.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan status hukum dan administrasi.
“Jika benar yang bersangkutan menjalankan dua jabatan tersebut secara bersamaan, maka pemerintah daerah harus menjelaskan dasar hukum dan mekanisme pengangkatannya. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik kepentingan,” demikian sikap JANGKAR NUSANTARA.
Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur fungsi BPD dalam membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa.
Sementara itu, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur larangan bagi anggota BPD, termasuk larangan rangkap jabatan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 26.
Selain itu, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS, termasuk kewajiban menaati peraturan perundang-undangan serta larangan menyalahgunakan wewenang.
JANGKAR NUSANTARA meminta agar ketentuan tersebut dikaji secara menyeluruh untuk memastikan apakah jabatan yang disebutkan dapat dijalankan secara bersamaan atau justru bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Minta Pemerintah Daerah Bertindak
M. Arif mendesak Bupati Morowali agar memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.
BKPSDM juga diminta memberikan penjelasan mengenai status kepegawaian Rustam Salim, termasuk apakah terdapat ketentuan atau persetujuan khusus terkait keterlibatannya dalam kelembagaan BPD.
Selain itu, pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa Bahotobungku diminta menjelaskan proses pemilihan serta penetapan Ketua BPD Desa Bahotobungku.
“Jangan sampai jabatan pemerintahan justru menimbulkan konflik kepentingan. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan dasar hukum yang jelas. Namun, jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai aturan,” tegas M. Arif.
JANGKAR NUSANTARA menegaskan bahwa persoalan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan upaya menghakimi pihak tertentu.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari Rustam Salim maupun Pemerintah Kabupaten Morowali masih perlu diperoleh. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak terkait.
M. Arif
Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA)
- ASOSIASI USAHA KECIL, MIKRO, DAN PEDAGANG KAKI LIMA INDONESIA MERAH PUTIH (APKLI MP) - 19/11/2026
- Reski Anandar Soroti Dugaan Proyek Siluman Pembangunan Irigasi di Desa Ladianta, Tanpa Papan Informasi - 19/11/2026
- Dukungan Yusril Ihza Mahendra Perkuat Langkah Wendy Aprilianto Menuju Ketum PB HMI 2026-2028. - 17/11/2026



















