Diduga Rangkap Jabatan, Kabid Pemerintahan Desa Morowali Rustam Salim Disebut Jabat Ketua BPD Desa Bahotobungku

Apandi Tondowatu

- Penulis

Minggu, 15 November 2026 - 18:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MOROWALI, SULAWESI TENGAH — Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, Rustam Salim, menjadi sorotan Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA).

Rustam Salim disebut menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Penataan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali. Pada saat bersamaan, ia juga disebut menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bahotobungku.

Dugaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena menyangkut profesionalitas aparatur sipil negara (ASN), tata kelola pemerintahan desa, serta potensi konflik kepentingan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

M. Arif dari Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA) meminta Bupati Morowali, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap informasi tersebut.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan status hukum dan administrasi.

“Jika benar yang bersangkutan menjalankan dua jabatan tersebut secara bersamaan, maka pemerintah daerah harus menjelaskan dasar hukum dan mekanisme pengangkatannya. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik kepentingan,” demikian sikap JANGKAR NUSANTARA.

Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur fungsi BPD dalam membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa.

Sementara itu, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur larangan bagi anggota BPD, termasuk larangan rangkap jabatan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 26.

Selain itu, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS, termasuk kewajiban menaati peraturan perundang-undangan serta larangan menyalahgunakan wewenang.

Baca Juga:  Baznas Kabupaten Bekasi Salurkan Delapan Sapi untuk Tradisi Meugang Masyarakat Aceh Tamiang Pasca Banjir

JANGKAR NUSANTARA meminta agar ketentuan tersebut dikaji secara menyeluruh untuk memastikan apakah jabatan yang disebutkan dapat dijalankan secara bersamaan atau justru bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Minta Pemerintah Daerah Bertindak

M. Arif mendesak Bupati Morowali agar memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.

BKPSDM juga diminta memberikan penjelasan mengenai status kepegawaian Rustam Salim, termasuk apakah terdapat ketentuan atau persetujuan khusus terkait keterlibatannya dalam kelembagaan BPD.

Selain itu, pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa Bahotobungku diminta menjelaskan proses pemilihan serta penetapan Ketua BPD Desa Bahotobungku.

“Jangan sampai jabatan pemerintahan justru menimbulkan konflik kepentingan. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan dasar hukum yang jelas. Namun, jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai aturan,” tegas M. Arif.

JANGKAR NUSANTARA menegaskan bahwa persoalan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan upaya menghakimi pihak tertentu.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari Rustam Salim maupun Pemerintah Kabupaten Morowali masih perlu diperoleh. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak terkait.

M. Arif
Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 121 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru