ASOSIASI USAHA KECIL, MIKRO, DAN PEDAGANG KAKI LIMA INDONESIA MERAH PUTIH (APKLI MP)

Apandi Tondowatu

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 22:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Taat Konstitusi, Dasco Hormati Kewenangan Presiden Soal Cawapres, dr. Ali Mahsun ATMO: Kampanye Hitam Justru Naif dan Kontraproduktif

JAKARTA, Kamis (19/11/2026) – Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menegaskan bahwa proses pengisian Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029 harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ali Mahsun, pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya bukanlah momentum pemilihan presiden (Pilpres) atau kontestasi politik elektoral. Mekanisme tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yakni MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukan perhelatan Pilpres. Tidak ada pemilihan umum atau kontestasi politik untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden. Konstitusi telah mengatur mekanismenya. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI, yang selanjutnya akan memilih satu di antaranya,” tegas Ali Mahsun di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai, munculnya kampanye hitam (black campaign) yang menyerang figur-figur yang disebut-sebut berpotensi menjadi calon Wakil Presiden merupakan tindakan yang tidak tepat, bahkan naif dan kontraproduktif.

Ali Mahsun mengemukakan dua alasan mendasar.

Pertama, kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diamanatkan konstitusi. Bukan kewenangan partai politik, individu, kelompok, ataupun golongan tertentu untuk menentukan siapa yang harus menjadi calon.

Karena itu, berbagai upaya menggiring opini, terlebih melalui tuduhan atau kampanye hitam tanpa dasar hukum yang jelas, justru berpotensi memicu kegaduhan politik dan memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.

Kedua, kewenangan memilih Wakil Presiden berada pada MPR RI melalui mekanisme persidangan konstitusional. Dengan demikian, seluruh elemen bangsa perlu menghormati tahapan dan kewenangan masing-masing lembaga negara.

“Kita harus menghormati hak dan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI. Jangan justru membangun kegaduhan dengan kampanye hitam terhadap figur tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ali Mahsun menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia harus dipandang sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia, bukan representasi eksklusif partai politik, kelompok, ataupun golongan tertentu.

“Siapa pun yang nantinya dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, sudah sepatutnya mendapatkan dukungan bersama demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional,” imbuhnya.

Momentum Memperkuat Persatuan Bangsa

Ali Mahsun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan, menjadikan momentum pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai instrumen memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Baca Juga:  Dugaan Penyerobotan Lahan Sawit, Pelapor Minta Kapolda dan Propam Bertindak Tegas terhadap Oknum Polisi

Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang berat serta kompleks. Dibutuhkan persatuan, soliditas, dan konsolidasi seluruh kekuatan bangsa agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan optimal.

Oleh karena itu, ia meminta agar segala bentuk kampanye hitam, provokasi, dan pembentukan opini yang berpotensi memecah belah masyarakat segera dihentikan.

“Bangsa ini membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Kita memiliki pekerjaan besar untuk memperkuat ekonomi rakyat, memberdayakan usaha kecil dan mikro, melindungi pedagang kaki lima, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai energi bangsa justru habis untuk pertarungan opini dan kampanye hitam yang tidak produktif,” tandasnya.

Ali Mahsun juga mengapresiasi sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengingatkan pentingnya menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Baginya, sikap tersebut merupakan teladan dalam berdemokrasi dan bernegara, yakni menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik maupun kepentingan kelompok.

“Apa yang disampaikan Saudara Sufmi Dasco Ahmad patut kita contoh. Inilah sikap kenegarawanan dan ketaatan terhadap konstitusi. Kita harus memberikan ruang dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Ketua Umum APKLI Merah Putih yang juga Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995–1998 tersebut mengajak seluruh masyarakat mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa memperoleh petunjuk dan kekuatan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam menentukan sosok terbaik untuk mendampingi kepemimpinan nasional.

“Mari kita doakan Presiden Prabowo Subianto agar diberikan petunjuk oleh Allah SWT dalam mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. Setelah MPR RI menetapkan Wakil Presiden yang baru, mari kita dukung bersama. Kepentingan bangsa dan negara harus selalu berada di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan,” pungkas Ali Mahsun.

TENTANG APKLI MERAH PUTIH

Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) merupakan organisasi yang berkomitmen memperjuangkan pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, mikro, serta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.

Narahubung:
Humas APKLI Merah Putih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 9 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru