Jakarta, 19 November 2026 – Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, pelaksanaan pembangunan irigasi yang berlokasi di Desa Ladianta, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan, kini menjadi sorotan menyusul adanya dugaan sejumlah persoalan dalam proses pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan fisik yang telah berjalan. Akan tetapi, tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat informasi dasar seperti nama kegiatan, sumber anggaran, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, maupun waktu pelaksanaan.
Selain persoalan transparansi, Reski Anandar juga menyoroti dugaan pengambilan material yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan atau diduga berasal dari sumber material ilegal. Apabila dugaan tersebut benar, maka persoalan ini berpotensi berkaitan dengan pelanggaran ketentuan hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.
Reski Anandar menilai bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pembangunan irigasi yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung sektor pertanian justru harus dipastikan tidak menjadi ruang terjadinya praktik penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun eksploitasi sumber daya alam tanpa dasar hukum yang jelas.
Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan irigasi di Desa Ladianta, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan.
Pemeriksaan tersebut harus mencakup aspek administrasi, teknis pekerjaan, sumber material, legalitas pengambilan material, kesesuaian spesifikasi, serta transparansi penggunaan anggaran. Apabila ditemukan adanya pelanggaran atau unsur tindak pidana, maka pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reski Anandar menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran negara merupakan bagian dari tanggung jawab publik. Tidak boleh ada proyek pembangunan yang kebal terhadap pengawasan, dan tidak boleh ada pihak yang merasa bebas mengabaikan aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- ASOSIASI USAHA KECIL, MIKRO, DAN PEDAGANG KAKI LIMA INDONESIA MERAH PUTIH (APKLI MP) - 19/11/2026
- Reski Anandar Soroti Dugaan Proyek Siluman Pembangunan Irigasi di Desa Ladianta, Tanpa Papan Informasi - 19/11/2026
- Dukungan Yusril Ihza Mahendra Perkuat Langkah Wendy Aprilianto Menuju Ketum PB HMI 2026-2028. - 17/11/2026



















