Reski Anandar Soroti Dugaan Proyek Siluman Pembangunan Irigasi di Desa Ladianta, Tanpa Papan Informasi

Apandi Tondowatu

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 18:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 19 November 2026 – Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Namun, pelaksanaan pembangunan irigasi yang berlokasi di Desa Ladianta, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan, kini menjadi sorotan menyusul adanya dugaan sejumlah persoalan dalam proses pelaksanaannya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan fisik yang telah berjalan. Akan tetapi, tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat informasi dasar seperti nama kegiatan, sumber anggaran, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, maupun waktu pelaksanaan.

 

Selain persoalan transparansi, Reski Anandar juga menyoroti dugaan pengambilan material yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan atau diduga berasal dari sumber material ilegal. Apabila dugaan tersebut benar, maka persoalan ini berpotensi berkaitan dengan pelanggaran ketentuan hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

 

Reski Anandar menilai bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pembangunan irigasi yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung sektor pertanian justru harus dipastikan tidak menjadi ruang terjadinya praktik penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun eksploitasi sumber daya alam tanpa dasar hukum yang jelas.

Baca Juga:  Hotspot Karhutla Menurun, Menhut Raja Antoni Wanti-wanti Fire Spot Bisa Kembali

 

Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan irigasi di Desa Ladianta, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan.

 

Pemeriksaan tersebut harus mencakup aspek administrasi, teknis pekerjaan, sumber material, legalitas pengambilan material, kesesuaian spesifikasi, serta transparansi penggunaan anggaran. Apabila ditemukan adanya pelanggaran atau unsur tindak pidana, maka pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Reski Anandar menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran negara merupakan bagian dari tanggung jawab publik. Tidak boleh ada proyek pembangunan yang kebal terhadap pengawasan, dan tidak boleh ada pihak yang merasa bebas mengabaikan aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 34 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru