Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Kristian Tandabioh, S.H., M.AP., menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai fondasi utama arah pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan yang meliputi wilayah Tongauna, Tongauna Utara, dan Abuki, Senin (26/1/2026). Forum ini dinilai sebagai ruang strategis bagi DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat desa dan kelurahan terakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pembahasan APBD.
Menurut Kristian, Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan instrumen resmi negara untuk merumuskan prioritas pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Musrenbang adalah perintah undang-undang dan menjadi salah satu dasar lahirnya APBD. Di sinilah arah pembangunan Konawe ditentukan,” ujar Kristian.
Dorong Kehadiran OPD Teknis Dalam kesempatan tersebut, Kristian menyoroti dinamika yang kerap terjadi, seperti tumpang tindih usulan desa hingga belum optimalnya keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Ia menilai kehadiran langsung perwakilan OPD sangat krusial agar usulan masyarakat dapat diverifikasi sejak dini.
“Bappeda mencatat, tetapi OPD teknis yang mengeksekusi. Kehadiran mereka dalam Musrenbang akan membuat perencanaan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan untuk tetap proaktif menyampaikan aspirasi. Kristian menepis anggapan bahwa Musrenbang kurang berdampak nyata, dan justru menegaskan bahwa forum inilah yang memperkuat posisi desa dalam sistem perencanaan nasional.
“Jika desa tidak hadir, maka suaranya tidak tercatat. Musrenbang harus kita jaga sebagai ruang resmi untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tegas politisi tersebut.
Kawal Anggaran di Parlemen Sebagai wakil rakyat, Kristian memastikan DPRD Konawe akan mengawal setiap usulan prioritas yang lahir dari bawah agar mendapatkan ruang dalam pembahasan anggaran daerah. Ia mendorong sinergi yang lebih kuat antara legislatif, eksekutif, hingga pemerintah desa.
“DPRD siap mengawal aspirasi masyarakat. Selama data usulan disampaikan secara terbuka, kami akan perjuangkan dalam pembahasan anggaran,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Kristian berharap pola perencanaan pembangunan di Konawe ke depan semakin partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan dasar warga. Ia meyakini dengan kerja kolaboratif, pembangunan di Konawe akan lebih merata dan berkeadilan.
Editor Redaksi
