Jakarta – Sultra Monitoring Corruption (SMC) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) serta Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelaksanaan proyek percetakan sawah yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara.
Ketua SMC, Aksan Setiawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dalam proyek percetakan sawah yang memiliki total nilai sebesar Rp76,8 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan selisih anggaran mencapai Rp15,9 miliar yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, SMC juga menyoroti adanya dugaan permintaan komitmen fee proyek yang disebut-sebut mencapai 20 hingga 25 persen dari nilai pekerjaan. Dugaan tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan negara serta dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan program yang merupakan bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan nasional.
“Kami mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek percetakan sawah di Sulawesi Tenggara. Dugaan selisih anggaran dan adanya permintaan komitmen fee harus dibuka secara terang-benderang demi menjaga integritas pengelolaan anggaran negara,” tegas Aksan Setiawan.
Menurutnya, proyek percetakan sawah merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan luas lahan pertanian produktif dan mendukung swasembada pangan. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus ditangani secara serius agar tidak menghambat tujuan program serta merugikan masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat.
SMC juga meminta KPK RI untuk turun langsung melakukan penelusuran terhadap dugaan praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara proyek, termasuk menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan dugaan permintaan fee dan selisih anggaran yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
“Kami meminta KPK RI tidak tinggal diam. Dugaan penyimpangan dalam proyek yang bernilai puluhan miliar rupiah ini harus segera diusut tuntas. Jika ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
SMC menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan harus menjadi prioritas, terutama pada proyek-proyek yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar. Karena itu, lembaga tersebut berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi proses penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan proyek percetakan sawah di Sulawesi Tenggara.
“Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program pembangunan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dari aparat penegak hukum,” tutup Aksan Setiawan.
- Dugaan Dampak Tambang PT GAP Mencuat Iksan Soroti Air Bendungan Dan Pipa Irigasi - 09/10/2026
- Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Resmi Dibuka, Angkat Tema “73 Tahun KPU RI Kawal Demokrasi Indonesia” - 08/10/2026
- “Memahami Pemilu Lebih Dalam”, Ketua KPU DKI Jakarta: Pemilu Demokratis Harus Berjalan dengan Prosedur yang Pasti - 08/10/2026
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
