HAM KONAWE laporkan Bupati Konawe, Sekda Konawe, Kabag Umum dan Seluruh Kepala Desa dan Lurah Se – Kabupaten Konawe di Kejati Sultra atas dugaan Penyalahgunaan Anggaran APBD dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, atas kegiatan Pameran Inovasi Daerah tahun 2026

Apandi Tondowatu

- Penulis

Rabu, 11 November 2026 - 17:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KENDARI, 11 November 2026 – Himpunan Aktivis Muda cabang Konawe (HAM KONAWE) secara resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Laporan ini membidik Bupati Konawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Konawe, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan anggaran APBD dalam pelaksanaan kegiatan Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026.

Penanggung Jawab sekaligus Jenderal Lapangan HAM KONAWE, Ian Saputra, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam mengawal uang rakyat dari praktik penyelewengan yang terstruktur dan masif.
“Kami mendeteksi adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan anggaran daerah yang melibatkan jajaran top birokrasi Pemkab Konawe hingga ke tingkat pemerintahan desa dan kelurahan.

Kegiatan Pameran Inovasi Daerah tahun 2026 ini diduga kuat menjadi ladang pengurasan dana APBD dengan Taksiran Miliaran maupun Anggaran Alokasi Dana Desa secara tidak sah,” cetus Ian Saputra dalam keterangannya di Kendari, Rabu (11/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain dugaan penyalahgunaan APBD, HAM KONAWE menilai pelaksanaan pameran tersebut secara nyata telah menabrak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang pedoman efisiensi anggaran dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara di daerah.

Menurut Ian, Kami menduga adanya instrumen Pemda Konawe untuk melibatkan Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe untuk pengondisian anggaran yang sistematis dari tingkat atas. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur dasar di desa, justru diduga dipangkas untuk membiayai kegiatan seremonial pameran tersebut.

Baca Juga:  Perkuat Sinergi Ekonomi RI-Jepang,IKAPEKSI Gelar Rakernas 2026

“Bupati dan Sekda Konawe selaku pemegang otoritas tertinggi pengelolaan keuangan daerah seharusnya menjadi benteng transparansi, bukan malah membiarkan atau bahkan menginstruksikan kegiatan yang berpotensi merugikan negara. Ini jelas melanggar komitmen pemberantasan korupsi dan aturan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” tambah Ian Saputra.

Melalui laporan resmi ini, HAM KONAWE menuntut Kejati Sultra untuk:
1. Segera memeriksa Bupati dan Sekda Konawe selaku penanggung jawab kebijakan anggaran daerah.
2. Memanggil dan memeriksa Kabag Umum Setda Konawe terkait teknis realisasi anggaran Pameran Inovasi Daerah 2026.
3. Mengusut tuntas aliran dana dari seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe yang digunakan untuk menyokong kegiatan pameran tersebut.

HAM KONAWE berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan mapolda dan kantor Kejati Sultra jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti secara transparan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 102 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru