MOROWALI, SULAWESI TENGAH – Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA) menyoroti dugaan permintaan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah oleh Camat Bungku Barat kepada beberapa kepala desa di wilayah Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.
Dugaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dan harus diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait tata kelola pemerintahan desa.
M. Arif dari Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA) menyampaikan bahwa apabila benar terdapat permintaan uang kepada sejumlah kepala desa, maka harus dijelaskan secara transparan mengenai dasar hukum, tujuan, nominal, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, jabatan pemerintahan tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
JANGKAR NUSANTARA juga meminta Inspektorat Kabupaten Morowali untuk melakukan penelusuran apabila terdapat laporan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Camat Bungku Barat diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi publik.
JANGKAR NUSANTARA menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
JANGKAR NUSANTARA meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Camat Bungku Barat serta seluruh pihak yang berkepentingan.
Narasumber:
M. Arif
Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA)
- ASOSIASI USAHA KECIL, MIKRO, DAN PEDAGANG KAKI LIMA INDONESIA MERAH PUTIH (APKLI MP) - 19/11/2026
- Reski Anandar Soroti Dugaan Proyek Siluman Pembangunan Irigasi di Desa Ladianta, Tanpa Papan Informasi - 19/11/2026
- Dukungan Yusril Ihza Mahendra Perkuat Langkah Wendy Aprilianto Menuju Ketum PB HMI 2026-2028. - 17/11/2026



















