Detikberita, Jakarta – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menjadikan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat organisasi sekaligus menentukan arah perjuangan dalam menghadapi tantangan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia.
Munas yang berlangsung selama lima hari tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2023–2026, penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), rencana strategis, peta jalan transformasi, hingga pemilihan Pengurus Nasional dan Badan Pengawas periode 2026–2029.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Pengurus Nasional PKBI periode 2023–2026, Dr. Ihsan Malik, M.Si., mengatakan, transformasi organisasi menjadi kebutuhan penting agar PKBI tetap relevan menghadapi perubahan sosial, ekonomi, demografi, dan perkembangan teknologi.
Menurut Ihsan, tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, termasuk ketimpangan akses layanan kesehatan, kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, perlindungan anak, stunting, serta perubahan pola pendanaan pembangunan.
“Kita tidak cukup hanya mempertahankan apa yang telah kita lakukan selama ini. Kita perlu berani mengevaluasi diri, memperbaiki hal yang belum berjalan optimal, serta mengembangkan pendekatan dan model layanan yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ihsan. dalam pembukaan Munas XVIII PKBI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta- Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, transformasi PKBI mencakup empat aspek utama, yakni tata kelola organisasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keberlanjutan organisasi.
Dalam aspek tata kelola, PKBI berupaya memperkuat sistem organisasi yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sementara itu, penguatan kelembagaan diarahkan untuk memperjelas fungsi serta hubungan antarperangkat organisasi.
PKBI juga menempatkan regenerasi dan kepemimpinan anak muda sebagai bagian penting dari transformasi. Ihsan menegaskan, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi harus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan organisasi.
“Kaum muda bagi PKBI bukan sekadar menerima manfaat program, melainkan mitra strategis pengambil keputusan dan pemimpin masa depan PKBI,” katanya.
Selain pembenahan organisasi, PKBI juga menaruh perhatian pada keberlanjutan sumber daya, pengembangan inovasi sosial, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan kemitraan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian organisasi agar tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, PKBI turut menyoroti perjuangan hukum terkait penggusuran dan peruntuhan gedung organisasinya oleh Kementerian Kesehatan. PKBI menilai bangunan tersebut memiliki nilai sejarah dan aspek hukum yang perlu dihormati serta diuji melalui mekanisme peradilan.
PKBI menegaskan bahwa gedung tersebut bukan sekadar aset fisik, melainkan bagian dari sejarah panjang pengabdian organisasi sejak berdiri pada 23 Desember 1957. Organisasi ini menyebut keberadaan gedung memiliki latar belakang pemberian lahan, dokumen perizinan, dan proses pembangunan yang perlu dipertimbangkan secara hukum.
PKBI juga menyambut keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan agar perkara tersebut dapat diperiksa melalui persidangan. Dengan demikian, masing-masing pihak memiliki kesempatan menyampaikan bukti dan argumentasi hukum di hadapan pengadilan.
“PKBI tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut kesetaraan di hadapan hukum. Sebab, dalam negara hukum, pemerintah sekalipun wajib tunduk pada hukum,” demikian pernyataan PKBI dalam keterangannya.
PKBI menegaskan perjuangan hukum tersebut tidak mengurangi komitmen organisasi dalam menjalankan pelayanan masyarakat dan memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
Melalui Munas XVIII, PKBI berharap lahir keputusan strategis yang dapat diterapkan oleh seluruh tingkatan organisasi, mulai dari pengurus nasional, daerah, hingga cabang.
Bagi PKBI, transformasi bukan berarti meninggalkan sejarah, melainkan menjadikan pengalaman dan nilai perjuangan sebagai fondasi untuk membangun organisasi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. (Dina)



















