Detikberita, JAKARTA – Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia (LPPI) mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memaparkan hasil kajian terkait potensi peningkatan pendapatan negara.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 35/LPPI/IX/2026 tertanggal 7 September 2026. Surat itu ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, LPPI menyebut telah melakukan kajian terhadap sejumlah peluang yang dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara, khususnya yang bersumber dari tata niaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LPPI mengklaim, dari salah satu jenis tata niaga yang dikaji, terdapat potensi tambahan pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun.
“Bahwa dari satu jenis tata niaga bisa menambah pendapatan negara sebesar Rp 250.000.000.000.000 (dua ratus lima puluh triliun rupiah) pertahun, belum lainnya yang masih dalam kajian,” demikian isi surat yang ditandatangani Ketua/Koordinator Pelaksana Harian LPPI, Abdul Hamid Rahayaan.
LPPI menyatakan kajian tersebut merupakan bagian dari upaya lembaganya dalam memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara sekaligus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
Atas dasar itu, LPPI meminta kesempatan untuk mempresentasikan secara langsung temuan dan hasil kajian tersebut kepada Presiden.
“Dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara serta dukungan kami kepada Bapak H. Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, maka dengan ini kami mohon kesediaan waktu Bapak untuk kami dapat mempresentasikan temuan dan hasil kajian,” tulis LPPI.
Menurut LPPI, pemaparan secara langsung diperlukan agar pemerintah dapat melihat secara utuh hasil kajian tersebut dan mempertimbangkannya untuk ditindaklanjuti apabila dinilai relevan.
Masih Klaim Internal
Kendati demikian, angka Rp 250 triliun per tahun yang disebut LPPI merupakan klaim berdasarkan hasil kajian internal lembaga tersebut.
Angka tersebut belum dapat disebut sebagai tambahan penerimaan negara yang telah terealisasi. Potensi tersebut juga masih memerlukan pengujian, verifikasi, serta kajian lebih lanjut dari pemerintah dan instansi terkait.
LPPI berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog untuk membahas temuan tersebut sehingga potensi penerimaan negara yang dimaksud dapat dinilai berdasarkan data dan mekanisme yang berlaku.
Ajak Masyarakat Cari Solusi
Selain meminta audiensi dengan Presiden, LPPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengedepankan langkah konstruktif dalam mendukung upaya peningkatan pendapatan negara.
LPPI mengimbau masyarakat agar tidak melakukan demonstrasi atau kegiatan sejenis yang dinilai dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengelola dan mengawasi berbagai potensi penerimaan negara.
“Kami mengajak semua elemen bangsa untuk tidak melakukan demonstrasi dan sejenisnya yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengelola dan melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi untuk pendapatan negara,” demikian pernyataan LPPI.
LPPI juga mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan pendapatan negara.
“Kami juga mengajak semua elemen bangsa agar kita bersama-sama mencari solusi atas pendapatan negara demi peningkatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” lanjut pernyataan tersebut.
LPPI berharap masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara.
Surat permohonan audiensi tersebut ditandatangani Abdul Hamid Rahayaan di Jakarta pada 7 September 2026.
Abdul Hamid disebut pernah menjadi penasihat pribadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Saat ini, dalam kapasitasnya sebagai Ketua/Koordinator Pelaksana Harian LPPI, ia menyampaikan hasil kajian lembaganya terkait peluang peningkatan pendapatan negara kepada pemerintah.
LPPI berharap dapat mempresentasikan hasil kajian tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya, pemerintah diharapkan dapat menilai dan menguji lebih lanjut potensi penerimaan negara yang diklaim mencapai Rp 250 triliun per tahun tersebut. (L)
- Reynold S Abilowo Siap Maju Jadi Ketua DPC GRIB Jaya Jakarta Timur, Usung Visi Organisasi Aktif dan Berintegritas - 05/11/2026
- PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum, Tegaskan Polri Tetap Solid dan Dipercaya Masyarakat - 05/11/2026
- Polisi Bersama Masyarakat, Korsabhara Baharkam Polri Siagakan Personel dan Satwa Hadapi Bencana 2026 - 05/11/2026
