Pemuda Nusantara Berkeadilan Soroti Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Keimigrasian

Dina

- Penulis

Selasa, 6 Oktober 2026 - 17:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikberita, Jakarta – Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keimigrasian dinilai penting untuk memastikan proses pembentukan regulasi berjalan terbuka dan sesuai kebutuhan masyarakat.

 

Ketua Pemuda Nusantara Berkeadilan, Kanda Don saat wawancara di Hotel Grand Platinum Jakarta, Selasa (6/10/2026) mengatakan, partisipasi publik bukan sekadar pelengkap dalam proses penyusunan undang-undang. Menurut dia, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta aspirasi sejak proses awal pembentukan regulasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Partisipasi masyarakat itu bukan pilihan, tetapi merupakan kewajiban dalam proses pembentukan undang-undang. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya,” kata Kanda Don.

 

Ia menjelaskan, prinsip tersebut memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, MK menekankan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).

 

Kanda Don menyoroti tiga hak masyarakat dalam proses legislasi, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, serta hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas masukan yang disampaikan. “Jadi, masyarakat bukan hanya didengar. Pendapatnya juga harus dipertimbangkan dan masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana masukan itu ditindaklanjuti,” ujarnya.

 

Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana masyarakat sudah terlibat dalam penyusunan naskah akademik RUU Keimigrasian yang tengah dibahas. Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap lebih dari satu naskah akademik untuk melihat apakah mekanisme partisipasi publik benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas memenuhi prosedur administratif.

Baca Juga:  KRISIS ENERGI MELUMPUHKAN RAKYAT, ANGRIY: JANGAN TUNGGU RAKYAT TURUN KE JALAN

 

“Yang perlu kita lihat adalah apakah masyarakat sudah dilibatkan dalam penyusunan naskah akademiknya. Jangan hanya satu naskah akademik yang diperiksa, tetapi beberapa sebagai sampel sehingga kita bisa melihat bagaimana praktik pelibatan publik selama ini,” kata Kanda Don.

 

Partisipasi tersebut juga perlu terdokumentasi dalam proses penyusunan naskah akademik. UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur hak masyarakat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mekanismenya dapat berlangsung melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, hingga konsultasi publik.

 

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RUU Keimigrasian tidak berhenti pada kesempatan menyampaikan pendapat. Proses tersebut perlu memastikan aspirasi publik benar-benar masuk dalam pembahasan, dipertimbangkan, serta mendapatkan penjelasan atas tindak lanjutnya. Prinsip itu menjadi bagian penting dari konsep meaningful participation yang ditegaskan MK. (Dina)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 22 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru