Jakarta — Sejumlah mahasiswa Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HIPMA Konsel-Jakarta) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO Komisariat Institut STIAMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (13/05).
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh aktivitas pertambangan PT. Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diduga banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar wilayah lingkar tambang, khususnya di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Pasalnya, Aktivitas Pertambangan PT. WIN di nilai telah banyak melakukan Pelanggaran, mulai dari dugaan aktivitas pertambangan tanpa memenuhi prosedur administratif dan teknis, dugaan perusakan lingkungan hidup, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, perusahaan juga diduga melakukan aktivitas penambangan yang sudah sangat dekat bahkan memasuki kawasan pemukiman warga di Desa Torobulu, sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak keselamatan maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Koordinator Aksi, Akbar Rasyid menyampaikan bahwa keberadaan aktivitas pertambangan PT WIN dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat karena dinilai merusak kawasan pesisir, mencemari lingkungan, serta mengganggu aktivitas masyarakat nelayan dan warga sekitar.
“aktivitas tambang seperti PT WIN sudah seharusnya segera dihentikan, apalagi aktivitas tambang yang sudah menjangkau permukiman warga yang sudah pasti berpotensi mengancam keselamatan masyarakat akibat debu, lalu lintas kendaraan hauling, hingga potensi longsor dan kerusakan ekosistem sekitar” ungkapnya
Akbar juga menyinggung dugaan bahwa PT WIN baru-baru ini melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi RKAB yang menjadi salah satu syarat wajib dalam operasional pertambangan.
“Tentu perkara ini harus segera di tuntaskan olehnya itu kami mendesak Bareskrim Polri melalui Dittipidter untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap serta hentikan aktivitas pertambangan PT WIN yang diduga melanggar ketentuan perizinan pertambangan dan regulasi lingkungan hidup.” Tegasnya
Di samping itu, Ketua Umum HIPMA Konsel-Jakarta, Adrian Mangidi juga sangat menyayangkan terhadap Pemerintah maupun APH setempat yang sampai saat ini tidak ada satupun langkah tegas terhadap kejahatan lingkungan PT WIN
“ kejahatan lingkungan PT WIN telah berlangsung selama bertahun tahun, tetapi ironinya hal ini kami duga tidak terlepas dari pembiaran pemerintah maupun APH setempat yang sampai saat ini tidak ada satupun langkah tegas yang diberikan, padahal jelas dokumentasi kejahatan PT WIN telah banyak beredar di media sosial, sehingga patut kami duga ada kongkalikong antara pihak perusahaan dan pihak APH setempat” bebernya
Adrian Juga menegaskan apabila dugaan pelanggaran tersebut dibiarkan, maka hanya akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di sektor pertambangan, khususnya di Sulawesi Tenggara yang selama ini kerap diterpa persoalan tambang ilegal, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial di tengah masyarakat.
Olehnya itu, mereka Mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memeriksa dan mengusut serta hentikan berbagai bentuk pelanggaran aturan tambang hingga kejahatan lingkungan yang dilakukan PT. Wijaya Inti Nusantara (PT WIN). Dan juga mengintruksikan Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap seluruh legalitas operasional PT WIN.
Sebagai penutup mahasiswa menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pemerintah pusat.
“ kami sebagai putra daerah sudah muak dengan kejahatan PT WIN yang juga kami duga tidak terlepas dari pembiaran pemerintah maupun Penegak Hukum setempat, oleh nya itu Aksi hari ini sebagai bentuk komitmen kami untuk memperjuangkan hak masyarakat desa torobulu dan kami tidak akan pernah berhenti sampai perkara ini benar-benar di tuntaskan” Tutup Adrian
- FPPMMT Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Syabandar Menui Kepulauan Pasca Tenggelamnya Kapal di Perairan Samarengga-Koikoila - 15/07/2026
- DPD GMN Sultra Desak Kejati Sultra Bongkar Dugaan Mafia Izin Crossing Tambang, Minta Gubernur Copot Kadis DP3APPKB Inisial RJ - 14/07/2026
- Diduga Gunakan Material dari Tambang Tanpa Izin, Proyek Pengaman Pantai Tondowolio Senilai Rp18,5 Miliar sultra monitoring corruption menyoroti - 14/07/2026
