KOTA KENDARI , 27 JUNI 2026 — Program beasiswa yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan masyarakat kembali mendapat sorotan. Sejumlah pihak menilai proses administrasi dan mekanisme penentuan penerima masih perlu dievaluasi karena diduga tidak tepat sasaran.
Kabid Advokasi dan Pergerakan Fraksi Mahasiswa Konawe (FM Konawe), Aanchandraa, Menyatakan, Beasiswa yang seharusnya menjadi instrumen bantuan bagi mahasiswa atau pelajar dari keluarga kurang mampu dinilai perlu melalui proses verifikasi yang lebih terbuka. Pasalnya, kami menduga ada beberapa anak oknum pejabat yang menjadapatkan beasiswa padahal segi ekonomi dikatakan mampu.
“Transparansi menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui bahwa program tersebut benar-benar diberikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, bukan karena kedekatan atau faktor lain di luar ketentuan”. Lanjutnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi dan verifikasi penerima. Beasiswa adalah hak masyarakat yang membutuhkan, sehingga prosesnya harus adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” Desak Ann.
pemerintah daerah didorong untuk memperbaiki mekanisme pendataan dengan melibatkan pihak terkait agar validasi kondisi ekonomi calon penerima dapat dilakukan secara objektif.
Program beasiswa tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi mampu menjadi solusi nyata bagi pelajar dan mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi dalam melanjutkan pendidikan.
“Atas persoal tersebut, ada beberapa tuntutan kepada pemerintah Kab. Konawe khususnya KESRA KONAWE
1.Membuka informasi terkait proses seleksi dan kriteria penerima beasiswa.
2.Melakukan verifikasi ulang terhadap penerima yang diduga tidak sesuai sasaran.
Memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan prioritas sesuai tujuan program.
3.Membangun sistem pengawasan agar pengelolaan beasiswa berjalan transparan dan akuntabel.”
Tutup Aan
KOTA KENDARI , 27 JUNI 2026 — Program beasiswa yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan masyarakat kembali mendapat sorotan. Sejumlah pihak menilai proses administrasi dan mekanisme penentuan penerima masih perlu dievaluasi karena diduga tidak tepat sasaran.
Kabid Advokasi dan Pergerakan Fraksi Mahasiswa Konawe (FM Konawe), Aanchandraa, Menyatakan, Beasiswa yang seharusnya menjadi instrumen bantuan bagi mahasiswa atau pelajar dari keluarga kurang mampu dinilai perlu melalui proses verifikasi yang lebih terbuka. Pasalnya, kami menduga ada beberapa anak oknum pejabat yang menjadapatkan beasiswa padahal segi ekonomi dikatakan mampu.
“Transparansi menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui bahwa program tersebut benar-benar diberikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, bukan karena kedekatan atau faktor lain di luar ketentuan”. Lanjutnya
“Kami meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi dan verifikasi penerima. Beasiswa adalah hak masyarakat yang membutuhkan, sehingga prosesnya harus adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” Desak Ann.
pemerintah daerah didorong untuk memperbaiki mekanisme pendataan dengan melibatkan pihak terkait agar validasi kondisi ekonomi calon penerima dapat dilakukan secara objektif.
Program beasiswa tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi mampu menjadi solusi nyata bagi pelajar dan mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi dalam melanjutkan pendidikan.
“Atas persoal tersebut, ada beberapa tuntutan kepada pemerintah Kab. Konawe khususnya KESRA KONAWE
1.Membuka informasi terkait proses seleksi dan kriteria penerima beasiswa.
2.Melakukan verifikasi ulang terhadap penerima yang diduga tidak sesuai sasaran.
Memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan prioritas sesuai tujuan program.
3.Membangun sistem pengawasan agar pengelolaan beasiswa berjalan transparan dan akuntabel.”
Tutup Aan
- FPPMMT Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Syabandar Menui Kepulauan Pasca Tenggelamnya Kapal di Perairan Samarengga-Koikoila - 15/07/2026
- DPD GMN Sultra Desak Kejati Sultra Bongkar Dugaan Mafia Izin Crossing Tambang, Minta Gubernur Copot Kadis DP3APPKB Inisial RJ - 14/07/2026
- Diduga Gunakan Material dari Tambang Tanpa Izin, Proyek Pengaman Pantai Tondowolio Senilai Rp18,5 Miliar sultra monitoring corruption menyoroti - 14/07/2026
