Detikberita, Jakarta – Penerapan konsep ekonomi biru (blue economy) di Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada eksploitasi dan peningkatan aspek ekonomi semata. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Prof. Dr. Umi Muawanah, M.Si., menegaskan bahwa pembangunan wilayah pesisir harus tetap menjaga kedaulatan masyarakat adat selaku pemilik asli aset tersebut.
“Kita perlu meningkatkan aspek keekonomiannya, tetapi tidak melupakan pemilik aslinya, yaitu masyarakat pesisir,” ujar Prof. Umi Muawanah saat ditemui setelah pengukuhan gelar guru besarnya.
Kunci Sukses: Integrasi Hak Wilayah Adat
Menurut Prof. Umi, salah satu strategi krusial yang harus dilakukan adalah dengan mengintegrasikan hak ulayat adat, hak tata kelola, dan kelembagaan lokal ke dalam regulasi formal. Sistem tradisional ini dinilai sudah terbukti sangat efektif menjaga ekosistem secara turun-temurun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, ia menyayangkan keberadaan hukum adat ini yang terkadang mulai tergerus oleh perkembangan zaman dan dinamika massa, sehingga seolah-olah dianggap sudah tidak ada lagi.
”Padahal sebetulnya (kearifan lokal) ini masih ada di banyak daerah. Contohnya seperti di Maluku, Papua, Ternate, hingga lembaga Panglima Laot di Aceh,” jelasnya.
Menghitung Batas Eksploitasi Alam
Dalam upaya mendukung keberlanjutan sektor perikanan, Prof. Umi menjelaskan bahwa pihaknya telah banyak melakukan pemodelan pengelolaan perikanan dan bioekonomi. Langkah ini bertujuan untuk mengukur secara pasti batasan sumber daya alam yang boleh dieksploitasi agar tidak merusak lingkungan.
“Kita lakukan pemodelan untuk menentukan berapa sih sumber daya yang bisa dieksploitasi, yang tidak mengganggu alam dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber dayanya,” tambah Prof. Umi.
Mendorong Keadilan Sosial
Pasca-pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar, Prof. Umi berharap komitmen terhadap isu blue economy ini semakin meluas di kalangan akademisi maupun pemangku kebijakan. Ia menekankan bahwa blue economy memegang tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan alam, dan yang paling krusial adalah keadilan sosial.
”Harapannya semoga semakin banyak teman-teman yang tertarik di tema blue economy ini. Blue economy tidak hanya untuk sektor ekonomi saja, tapi juga keberlanjutan sumber daya dan keadilan sosial. Siapa pun berhak menikmati sumber daya kita, nilai ekonominya, dan bahannya untuk kemakmuran bersama,” pungkasnya.
