Home / Berita

Enam Tahun IKBK, Warga Kailolo Perkuat Solidaritas

Erfan - Penulis

Minggu, 16 Agustus 2026 - 15:50 WIB

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Ikatan Keluarga Besar Kailolo (IKBK) menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-6 sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (16/8/2026).

Mengusung tema “Semangat 81 Tahun Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Perkuat Komitmen Ormas Ikatan Keluarga Besar Kailolo (IKBK) dalam Menjaga Persatuan Bangsa”, kegiatan diisi dengan silaturahmi, senam sehat bersama, serta berbagai rangkaian kegiatan sosial dan kekeluargaan.

IKBK sendiri merupakan organisasi yang mewadahi masyarakat perantauan asal Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Organisasi tersebut dideklarasikan pada 17 Agustus 2020, bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh Maluku, antara lain Ketua Dewan Pembina IKBK Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Ketua Umum IKBK Abdul Latip Marasabessy, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, Kepala Badan Penghubung Maluku Saiful Indra Patta, anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Ongen Sangaji, serta Ketua Umum DPP FPMM Umar Key.

Hadir pula sejumlah tokoh Hatuhaha dan Tuhaha, seperti Hendry Noya, AKBP (Purn) Hendrik Louhenapessy, Ali Sangadji, dan H.D. Sella, serta para tokoh dan sesepuh Kailolo.

Dalam sambutannya, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy menekankan pentingnya menjadikan sejarah Negeri Kailolo sebagai bagian dari refleksi dan motivasi bagi generasi penerus.

Suaidi mengungkapkan bahwa pemilihan 17 Agustus sebagai tanggal berdirinya IKBK tidak terlepas dari sejarah kelam yang dialami Negeri Kailolo pada 17 Agustus 1950.

“Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negeri Kailolo dibumihanguskan oleh gerakan RMS. Kita bersyukur, negeri ini sampai hari ini masih tetap eksis,” ujar Suaidi.

Menurut dia, pengalaman sejarah tersebut harus menjadi dorongan bagi masyarakat Kailolo untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia juga mengingatkan keluarga besar IKBK agar ikut menjaga generasi muda dari berbagai ancaman sosial, termasuk judi online dan pinjaman online, yang dinilai dapat berdampak terhadap kualitas kehidupan masyarakat.

Suaidi turut mendorong IKBK mengambil bagian dalam pembangunan Maluku, khususnya dalam memperjuangkan pembangunan kawasan kepulauan agar masyarakat Maluku memperoleh kesempatan pembangunan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Maluku Saiful Indra Patta menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Maluku terhadap keberadaan dan kontribusi IKBK di Jakarta.

Menurut Saiful, IKBK telah menunjukkan peran positif melalui kegiatan sosial yang tidak hanya dirasakan masyarakat Kailolo, tetapi juga masyarakat Maluku secara lebih luas.

“Ini bentuk kolaborasi yang sudah ditunjukkan oleh IKBK bersama masyarakat dan tentu juga sangat membantu pemerintah daerah,” kata Saiful.

Ia menilai IKBK memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Saiful menyebut setidaknya ada tiga hal yang perlu diperkuat IKBK ke depan, yakni kolaborasi dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen bangsa, serta meningkatkan kontribusi bagi NKRI.

Ia juga mengajak keluarga besar Maluku di Jakarta untuk menjaga keamanan dan kedamaian serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial.

Baca Juga: GARPEM Sultra Soroti Dugaan Dampak Aktivitas Pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama, Desak Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi Terpadu Kolaka – Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan dampak aktivitas pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Desakan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah dokumentasi foto dan video di media sosial yang memperlihatkan ruas jalan dipenuhi air berwarna kemerahan, serta adanya dugaan luapan air yang menggenangi tambak dan lahan persawahan milik masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Ketua GARPEM Sultra, Aksan Setiawan, mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa adanya pemeriksaan resmi dari pemerintah. Menurutnya, seluruh informasi yang berkembang harus diverifikasi melalui investigasi lapangan yang objektif dan berdasarkan kaidah ilmiah. “Kami meminta pemerintah tidak mengabaikan kondisi yang dikeluhkan masyarakat. Foto dan video yang beredar memang belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa penyebabnya berasal dari aktivitas pertambangan. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” ujar Aksan Setiawan. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pengaruh aktivitas pertambangan terhadap sistem tata air, drainase, maupun sedimentasi yang berdampak pada jalan, tambak, dan lahan pertanian masyarakat, maka perusahaan wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. GARPEM Sultra juga meminta agar evaluasi mencakup pemeriksaan terhadap sistem drainase tambang, saluran pengendali limpasan air (run off), kolam pengendap (settling pond), pengelolaan air tambang, serta pelaksanaan reklamasi dan konservasi daerah tangkapan air. Selain itu, organisasi tersebut menilai perlu dilakukan pengujian kualitas air, sedimen, serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan dokumen persetujuan lingkungan dan penerapan Good Mining Practice (GMP) oleh perusahaan. Sebagai perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel yang beroperasi di Desa Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dengan wilayah izin sekitar 6.785 hektare serta termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), GARPEM Sultra menilai PT Ceria Nugraha Indotama memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan lingkungan hidup dan kaidah teknis pertambangan. Untuk itu, GARPEM Sultra mendesak pemerintah membentuk tim evaluasi terpadu yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH), Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kolaka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka, serta Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka. Aksan menegaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup maupun kaidah teknis pertambangan, maka pemerintah harus mengambil langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui sanksi administratif, perintah pemulihan lingkungan, maupun sanksi lainnya. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan, GARPEM Sultra meminta agar hasil investigasi dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan kepastian hukum. “Yang kami dorong adalah pemeriksaan yang independen, transparan, dan profesional. Tujuannya bukan untuk menghakimi pihak tertentu, tetapi memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan, melindungi lingkungan hidup, serta tidak merugikan masyarakat,” tegas Aksan. GARPEM Sultra menyatakan akan terus mengawal proses evaluasi tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat.

“Jangan cepat terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang sengaja membenturkan anak bangsa untuk memecah persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Senada, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina mengajak keluarga besar IKBK untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban serta menciptakan situasi yang kondusif.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru merespons informasi yang belum terverifikasi.

“Informasi yang kita terima mari kita cerna bersama-sama. Jangan terlalu cepat memberikan respons terhadap suatu persoalan yang belum tentu benar,” kata Said.

IKBK Fokus pada Solidaritas dan Kegiatan Sosial

Ketua Umum IKBK Abdul Latip Marasabessy mengatakan peringatan HUT ke-6 menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan warga Kailolo di perantauan sekaligus meningkatkan kegiatan sosial.

“Ini kegiatan keluarga. Kadang dalam berorganisasi ada sedikit perbedaan pendapat, tetapi yang paling penting kita tetap menjadi keluarga dan saling mendukung,” ujar Abdul Latip.

Ia menyebut IKBK di Jakarta memiliki sekitar 300 anggota. Dalam beberapa bulan terakhir, organisasi tersebut juga rutin menggelar kegiatan jalan santai, senam bersama, dan aksi sosial.

Melalui kegiatan sosial tersebut, IKBK memberikan dukungan kepada anggota maupun keluarga yang mengalami musibah, sakit, atau meninggal dunia.

“Harapannya kita bersama-sama menyukseskan IKBK ke depan dan terus berkolaborasi dengan pemerintah DKI Jakarta melalui kegiatan-kegiatan positif,” katanya.

Abdul Latip juga menyampaikan kepedulian IKBK terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa. Ia mengatakan IKBK berencana memberikan dukungan dan donasi bagi masyarakat terdampak.

Wakil Ketua Umum IKBK Musa Marasabessy menambahkan, rangkaian HUT ke-6 telah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir melalui berbagai kegiatan, termasuk senam bersama dan perlombaan.

Menurut Musa, keberadaan IKBK bertujuan menjadi wadah bersama bagi warga Kailolo di perantauan, khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Tujuan lahirnya IKBK adalah kami bisa berbuat yang terbaik buat warga Kailolo di perantauan, termasuk di Jabodetabek. Kami ingin warga Kailolo yang ada di Jakarta bisa sejahtera, bahagia, dan memiliki rumah besar bernama Ikatan Keluarga Besar Kailolo,” ujar Musa.

Ia menegaskan IKBK juga terus berupaya membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal para anggotanya.

“Di mana berpijak, di situ langit dijunjung. Kami terus berkolaborasi dengan warga di sekitar tempat tinggal kami,” katanya.

Peringatan HUT ke-6 IKBK sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat Kailolo di perantauan, memperkuat solidaritas sosial, serta meneguhkan komitmen untuk berkontribusi bagi Maluku, Jakarta, dan Indonesia.

About
Latest Posts

Erfan

Penulis adalah Wartawan Muda dengan No. Sertifikat : (Wartawan Muda : 31259-UPDM/Wda/DP/X/2025/21/05/83)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terbaru