SULAWESI TENGGARA — Ironis, di tengah perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, muncul dugaan pemotongan honor Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Ketua Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra), Aksan Setiawan, menyayangkan adanya dugaan pemotongan honor Paskibraka yang disebut-sebut sebesar Rp300.000 per orang dari honor yang seharusnya diterima sebesar Rp1.500.000.
Jika jumlah Paskibraka yang menerima honor sebanyak 45 orang, maka total dugaan pemotongan mencapai Rp
Rp13.500.000,
Menurut informasi yang diterima GARPEM Sultra, pemotongan tersebut diduga dilakukan oleh pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan alasan untuk membiayai kebutuhan make up dan penginapan.
“Kami sangat menyayangkan apabila benar terjadi pemotongan honor Paskibraka. Mereka adalah anak-anak yang telah menjalankan tugas negara dalam momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan sampai mereka justru dibebani biaya yang seharusnya menjadi bagian dari kebutuhan kegiatan,” tegas Aksan Setiawan.
GARPEM Sultra meminta Bupati Konawe Kepulauan segera menelusuri dan mengklarifikasi dugaan tersebut, termasuk memeriksa dasar anggaran, mekanisme pembayaran honor, serta penggunaan dana yang disebut menjadi alasan pemotongan.
Aksan menegaskan, alasan apa pun terkait make up maupun penginapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan transparan. Jika memang terdapat anggaran khusus untuk kebutuhan tersebut, penggunaannya harus sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, bukan dengan cara membebani atau memotong hak para anggota Paskibraka tanpa penjelasan yang jelas.
“Kami meminta Bupati Konkep tidak tinggal diam. Segera panggil dan periksa pihak terkait. Jangan sampai momentum HUT ke-81 RI justru meninggalkan persoalan dugaan pemotongan hak bagi anak-anak Paskibraka,” ujarnya.
GARPEM Sultra juga meminta agar pihak Kesbangpol Konkep memberikan penjelasan secara terbuka mengenai besaran honor, jumlah penerima, dasar pemotongan, serta rincian penggunaan dana Rp300.000 per orang apabila dugaan tersebut benar terjadi.
“Ini bukan sekadar persoalan nominal. Ini menyangkut transparansi pengelolaan anggaran dan penghargaan terhadap anak-anak yang telah menjalankan tugas dalam upacara kemerdekaan. Kami berharap persoalan ini segera ditelusuri dan diselesaikan secara terbuka,” tutup Aksan Setiawan.
- Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Resmi Dibuka, Angkat Tema “73 Tahun KPU RI Kawal Demokrasi Indonesia” - 08/10/2026
- “Memahami Pemilu Lebih Dalam”, Ketua KPU DKI Jakarta: Pemilu Demokratis Harus Berjalan dengan Prosedur yang Pasti - 08/10/2026
- GARPEM Sultra Desak Kejagung Evaluasi Kejati Sultra, Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Tambang Nikel Kolaka panas di awal tumpul di akhir - 07/10/2026
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
