Aktivitas Tambang Pasir Diduga Ilegal di Sambau Beroperasi Bebas, Keterlibatan Oknum Aan Disorot

ENardo

- Penulis

Sabtu, 19 September 2026 - 01:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikberita.co.id ,BATAM — Aktivitas penambangan pasir yang diduga kuat tidak mengantongi izin resmi di wilayah Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, kembali memicu keresahan warga. Meski telah lama disorot publik, kegiatan penyedotan dan pengerukan pasir tersebut disinyalir masih terus beroperasi secara bebas tanpa menyentuh sanksi hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan dari sejumlah sumber, kegiatan tambang pasir ilegal tersebut diduga dikelola oleh seorang oknum berinisial A atau yang akrab disapa Aan. Keberadaan aktivitas yang terkesan kebal hukum ini memicu spekulasi di tengah masyarakat terkait adanya dugaan perlindungan (back up) dari pihak-pihak tertentu.

Sejumlah warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas kerusakan lingkungan yang makin masif. Pengerukan tanah yang dilakukan secara tidak terkendali telah merusak struktur tanah alami, sehingga meningkatkan potensi bahaya erosi, longsor, hingga banjir saat musim hujan tiba.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau dibiarkan terus, kami khawatir terjadi longsor. Kontur tanah sudah berubah drastis karena terus digali. Jika terjadi bencana, masyarakat sekitar yang akan menanggung dampaknya,” ujar salah seorang warga kepada awak media.

Selain ancaman bencana alam, warga juga mempertanyakan efektivitas pengawasan dari dinas terkait serta aparat penegak hukum (APH). Pasalnya, pengerukan dan pengangkutan pasir diduga ilegal tersebut tampak berlangsung terang-terangan tanpa ada tindakan tegas yang terlihat di lapangan.

Baca Juga:  Fauzi Amro Soroti Arah Kredit Perbankan: Dorong Skema 5 Persen untuk UMKM dan Buruh

Secara regulasi, kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) jelas melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atas dasar itu, masyarakat mendesak Polresta Barelang, Polda Kepri, serta Pemerintah Kota Batam melalui instansi lingkungan hidup untuk segera turun ke lokasi melakukan inspeksi dan penindakan tegas.

“Kami meminta aparat dan pemerintah tidak menunggu timbulnya korban jiwa atau pemukiman yang tergerus longsor baru bertindak. Jika memang kegiatan ini ilegal dan merusak lingkungan, harus segera ditutup dan diproses hukum,” tegas warga lainnya.

Hingga rilis ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi dan mengumpulkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk oknum bernama Aan yang diduga sebagai pengelola, guna memperoleh keterangan yang berimbang sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Lk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 53 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Sabtu, 21 November 2026 - 14:24 WIB

Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat

Berita Terbaru