Surat dan Saksi Buktikan – Jhon Kennedy : Mukti Ali dan Kelompok YIK Tak Tunjukkan Lahan di Sidang Lapangan! Uang Tali Asih 190 Hak Warga Pemberi Kuasa!

Darman

- Penulis

Jumat, 25 September 2026 - 20:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MUARA TEWEH | Detiberita.co  25 September 2026 – Jhon Kennedy, Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Kalimantan Tengah, menyampaikan pernyataan sikap resmi sekaligus bantahan tegas menanggapi pernyataan warga Desa Muara Pari tanggal 24 September 2026 yang menyebut tudingannya terkait tali asih yang diterima Kepala Desa Muara Pari, Mukti Ali, atas lahan seluas 190 hektare sebesar Rp. 2,1 miliar tidak benar.

Jhon Kennedy menegaskan:* tudingannya benar adanya, dan uang tersebut bukan hak milik Kades maupun kelompoknya – melainkan hak milik masyarakat yang telah memberikan kuasa penuh kepadanya.

BUKTI NYATA: Dikelola Sejak 2010, Saksi Tegaskan Milik Kami

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hal ini dapat saya pertanggungjawabkan dengan bukti-bukti nyata. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, lahan beserta ladang berpindah dan kebun karet di area tersebut telah dipelihara dan dikelola dengan baik oleh masyarakat pemberi kuasa kepada saya,” tegas Jhon Kennedy.

Hal ini diperkuat secara langsung dalam proses persidangan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Muara Teweh:

PERTAMA : Para saksi dari Desa Muara Pari sendiri menyatakan bahwa Kepala Desa Muara Pari beserta warganya tidak memiliki kebun kelola maupun ladang berpindah di wilayah IUP PT NPR

KEDUA : Pada sidang lapangan/sidang setempat, Mukti Ali dan kelompoknya (Kelompok Yik) tidak mampu menunjukkan bukti kebun, batas, maupun penguasaan fisik lahan secara akurat

Baca Juga:  Mediasi Putusan PTUN Sekdes Tlogorejo Buntu, Kuasa Hukum Ibu Riri Siap Ajukan Eksekusi

KETIGA : Keberadaan pengelolaan mereka tidak diakui – baik oleh saksi dari Desa Muara Pari maupun dari Desa Karendan

KEEMPAT: Surat-surat yang dimiliki warga Muara Pari serta pernyataan para saksi dibuat atas perintah dan kemauan Kepala Desa Muara Pari sendiri

TEGAS : JANGAN MERUGIKAN PIHAK LAIN.

“Jadi, besar harapan saya kepada Kapolri RI, KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komnas HAM RI agar segera memproses dan menindaklanjuti laporan saya. Agar segera diperoleh kejelasan hukum, dan tidak lagi merugikan pihak lain atau masyarakat yang telah memberikan kuasa penuh kepada saya,” tegas Jhon Kennedy.

Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 – Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Jhon Kennedy, Ketua LPKP. Ruang tanggapan diberikan kepada pihak Mukti Ali, Pemerintah Desa Muara Pari, PT NPR, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi.

(TIM/RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IMIGRASI Kelas I TPI Tanjung Priok Gelar Rapat Koordinasi TIM Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kelurahan Sunter Agung.
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun
Politik Hukum Indonesia Dalam Era Digital
AKSI DAMAI “Gatang Utus di Bumi Iya Mulik Bengkang Turam”: Masyarakat Lahei Sampaikan 5 Tuntutan Utama ke Kantor Bupati Barito Utara!
Tokoh NU Abdul Hamid Rahayaan Minta Aparat Tegas terhadap Dugaan Upaya Makar
Penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo Kewenangan Aparat dan Perlindungan Hak Anak
Musa Marasabessy Desak Kapolri Evaluasi Jajaran Polda Jateng Usai Kontroversi Penggerebekan Pesantren
LZ Consultant Desak Kementerian ATR/BPN Batalkan Lima Sertifikat Hak Milik yang Diduga Cacat Hukum
Berita ini 22 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 17:16 WIB

IMIGRASI Kelas I TPI Tanjung Priok Gelar Rapat Koordinasi TIM Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kelurahan Sunter Agung.

Kamis, 19 November 2026 - 00:12 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Sabtu, 14 November 2026 - 16:07 WIB

Politik Hukum Indonesia Dalam Era Digital

Kamis, 5 November 2026 - 13:24 WIB

AKSI DAMAI “Gatang Utus di Bumi Iya Mulik Bengkang Turam”: Masyarakat Lahei Sampaikan 5 Tuntutan Utama ke Kantor Bupati Barito Utara!

Rabu, 4 November 2026 - 20:10 WIB

Tokoh NU Abdul Hamid Rahayaan Minta Aparat Tegas terhadap Dugaan Upaya Makar

Berita Terbaru