Konawe Kepulauaan- Keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan. Masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan masih menghadapi persoalan serius akibat minimnya sarana transportasi medis, khususnya ambulans laut, yang sangat dibutuhkan untuk menangani kondisi darurat.
Dalam berbagai kasus, warga di pulau-pulau kecil kerap mengalami keterlambatan evakuasi medis, terutama pada situasi gawat darurat seperti komplikasi persalinan, kecelakaan, maupun penyakit akut. Padahal, dalam prinsip golden period, kecepatan penanganan menjadi faktor penentu keselamatan pasien. Tanpa dukungan ambulans laut, proses rujukan ke fasilitas kesehatan menjadi lambat, berisiko tinggi, dan tidak merata.
Secara normatif, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin layanan kesehatan yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Namun, kondisi di Konawe Kepulauan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Di wilayah kepulauan, ambulans laut bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan bagian dari sistem dasar pelayanan kesehatan yang tidak bisa diabaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perspektif konstitusi, negara memiliki tanggung jawab langsung dalam menjamin hak atas kesehatan setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, ketiadaan ambulans laut di wilayah kepulauan mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan amanat konstitusi tersebut.
Pengadaan ambulans laut juga harus dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan sektor kesehatan. Kehadiran transportasi medis yang memadai dapat mempercepat penanganan pasien, memperkuat sistem rujukan, serta menekan angka kematian akibat keterlambatan layanan. Dalam konteks geografis kepulauan, kebijakan ini menjadi solusi utama untuk menjembatani kesenjangan akses layanan kesehatan.
Afsal yang merupakan Ketua BEM Fakultas Kesehatan menegaskan bahwa pengadaan ambulans laut harus menjadi prioritas kebijakan daerah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Ia juga mendorong langkah konkret seperti pengalokasian anggaran, pemetaan wilayah prioritas, serta penguatan sistem rujukan yang terintegrasi.
“Keterlambatan menghadirkan ambulans laut sama halnya dengan memperpanjang risiko yang dihadapi masyarakat kepulauan setiap hari,” tegasnya.
Dengan kondisi yang ada, desakan kepada pemerintah daerah agar segera merealisasikan pengadaan ambulans laut semakin menguat. Masyarakat berharap adanya kebijakan nyata dan cepat, agar hak atas layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata tanpa terkendala faktor geografis.
