Jakarta, 22 Juni 2026 —Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KOMANDO) berencana menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh penanggung jawab aksi, Adrian Alfath Mangidi, disebutkan bahwa terdapat sejumlah indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan program di lingkungan Dinas Perindustrian.
Beberapa dugaan yang disoroti antara lain kegiatan yang disebut tidak memiliki dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dugaan mark-up anggaran pada kegiatan “Kolaka Utara Industry, Trade and Investment Forum 2026”, serta pelaksanaan kegiatan yang dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menilai perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, sehingga dugaan ini harus ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang,” ujar Adrian dalam keterangannya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit, mendesak Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, serta meminta Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan penindakan apabila terbukti adanya pelanggaran hukum.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung dalam dua tahap. Aksi jilid pertama akan dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2026 di kantor BPK RI dan Kejaksaan Agung. Sementara itu, aksi jilid kedua dijadwalkan pada Jumat, 26 Juni 2026 di Polda Sulawesi Tenggara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan keberimbangan informasi.
Kasus ini diharapkan dapat ditangani secara transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- FPPMMT Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Syabandar Menui Kepulauan Pasca Tenggelamnya Kapal di Perairan Samarengga-Koikoila - 15/07/2026
- DPD GMN Sultra Desak Kejati Sultra Bongkar Dugaan Mafia Izin Crossing Tambang, Minta Gubernur Copot Kadis DP3APPKB Inisial RJ - 14/07/2026
- Diduga Gunakan Material dari Tambang Tanpa Izin, Proyek Pengaman Pantai Tondowolio Senilai Rp18,5 Miliar sultra monitoring corruption menyoroti - 14/07/2026
