“Kalau prosesnya sudah cacat, maka produk hukumnya, termasuk SK, juga patut dipertanyakan keabsahannya,” tegasnya.
Dalam situasi ini, Dewan Pertimbangan meminta Pemerintah Kabupaten Garut untuk berhati-hati, khususnya terkait penyaluran anggaran kepada FKDT.
Ia menghimbau agar bantuan untuk guru madrasah diniyah tetap disalurkan, namun tidak melalui organisasi FKDT sampai polemik ini benar-benar tuntas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau ada bantuan, salurkan langsung saja melalui Kesra, Baznas, atau MUI. Jangan melalui FKDT sebelum semuanya jelas,” ujarnya.
Hilman juga menegaskan bahwa Bupati Garut disebut tidak mengetahui adanya proses pleno yang diklaim menjadi dasar pembentukan kepengurusan baru, meskipun nama kegiatannya sempat tercantum dalam agenda pemerintah daerah.
“Bupati tahu soal SK, tapi tidak tahu ada pleno. Itu yang jadi persoalan,” katanya.
Sebagai solusi, ia mendorong dilakukannya rapat pleno ulang yang sah dan melibatkan seluruh unsur organisasi, guna mengakhiri dualisme yang berpotensi mengganggu pembinaan madrasah diniyah di Kabupaten Garut.
“Solusinya jelas, lakukan pleno ulang secara resmi, libatkan semua pihak. Dari situ baru lahir kepengurusan yang sah dan diakui bersama,” pungkasnya.
Halaman : 1 2
