Warga juga menilai aktivitas alat berat di kawasan hutan lindung berlangsung lama tanpa hambatan berarti. Pembabatan hutan disebut terus terjadi, namun belum terlihat langkah penindakan yang tegas dari pihak berwenang.
Sejumlah warga kemudian memberikan kuasa hukum kepada Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara resmi. Tim kuasa hukum terdiri atas Feriyawansyah, Eprilio Fernandi, dan Topa Supriantoro.
Feriyawansyah menyatakan kliennya merupakan warga Desa Belilik yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan lindung, termasuk mencegah alih fungsi lahan dan pembalakan liar. Berdasarkan pemantauan di lapangan, pihaknya menduga seseorang berinisial SHJ telah melakukan perambahan, penguasaan, serta penanaman sawit di kawasan hutan lindung tanpa izin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, aktivitas tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diperbarui, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 7,5 miliar.
Melalui somasi yang dilayangkan, kuasa hukum meminta penghentian seluruh aktivitas perambahan dan budidaya di kawasan hutan lindung, pengosongan area dari tanaman maupun peralatan kerja, serta pemulihan fungsi lahan melalui reboisasi mandiri.
Masyarakat berharap penegak hukum, termasuk Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat. Mereka juga meminta agar pengawasan kawasan hutan diperketat guna mencegah kerusakan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi mengenai dugaan pembalakan liar tersebut. Warga berharap langkah hukum segera dilakukan agar hutan lindung yang tersisa dapat diselamatkan dan kejadian serupa tidak kembali terulang.
- OTT Wartawan Mojokerto: Antara Kebebasan Pers, Dugaan Pemerasan, dan Narasi Rekayasa - 01/04/2026
- Arus Balik Lebaran 2026 Memuncak, 3,39 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek, Travoy Jadi Andalan Pemudik - 24/03/2026
- Undang-Undang Pers dan Regulasi Terkait: Fondasi Hukum bagi Kebebasan dan Tanggung Jawab Media - 16/03/2026
Halaman : 1 2
