Dalam situasi tersebut, PPRA berisiko diperlakukan sebagai dokumen normatif yang terpisah dari praktik sehari-hari. Padahal, fungsi utama pedoman ini justru terletak pada penerapannya dalam kondisi paling sulit, yaitu ketika tekanan publik dan tuntutan bisnis media meningkat.
Kasus K Sorong menunjukkan bahwa penerapan PPRA tidak menghalangi fungsi kontrol sosial pers. Media tetap dapat mengkritisi penanganan aparat, mengawal proses hukum, dan menyuarakan kepentingan korban tanpa membuka identitas anak atau mengeksploitasi aspek emosional secara berlebihan. Fakta dapat disampaikan secara utuh, sementara informasi yang berpotensi merugikan masa depan anak dapat disaring.
Dari sudut pandang analitis, persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada konsistensi penerapannya. PPRA menuntut kedewasaan institusional redaksi: kemampuan menahan diri, menjaga jarak dari arus viral, dan memprioritaskan dampak jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus K Sorong menegaskan bahwa jurnalisme ramah anak merupakan indikator kesehatan etika pers. Ia diuji bukan pada situasi normal, tetapi pada momen ketika tekanan publik dan kepentingan industri media bertemu. Respons media terhadap situasi semacam ini akan menentukan apakah pedoman perlindungan anak berfungsi sebagai rujukan operasional, atau sekadar dokumen formal yang kehilangan daya ikat dalam praktik.
———-
*Penulis yang lebih dikenal dengan nama panggilan Alam Massiri adalah Wartawan Muda dengan No. Sertifikat : 31254-UPDM/Wda/DP/X/2025/01/01/76, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- OTT Wartawan Mojokerto: Antara Kebebasan Pers, Dugaan Pemerasan, dan Narasi Rekayasa - 01/04/2026
- Arus Balik Lebaran 2026 Memuncak, 3,39 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek, Travoy Jadi Andalan Pemudik - 24/03/2026
- Undang-Undang Pers dan Regulasi Terkait: Fondasi Hukum bagi Kebebasan dan Tanggung Jawab Media - 16/03/2026
Halaman : 1 2
