“Tidak jarang masyarakat adat justru diposisikan seolah-olah tidak sah di wilayah yang secara historis mereka tempati dan kelola, dalam rentang waktu puluhan bahkan ratusan tahun” tegasnya.
Kritik terhadap Praktik Crony Capitalism
Samuel juga menyinggung kekhawatiran publik terhadap praktik yang kerap disebut sebagai crony capitalism, yakni pengelolaan sumber daya alam yang diduga lebih menguntungkan kelompok tertentu atau kroni kekuasaan.
Ia menilai pemberian izin eksploitasi tambang, perkebunan skala besar, maupun proyek strategis nasional sering kali minim transparansi dan partisipasi masyarakat. Meski di atas kertas menghadirkan pertumbuhan ekonomi, di lapangan masyarakat sekitar kerap menghadapi dampak ekologis terhadap lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya ruang hidup.
“Alih-alih menghadirkan kemakmuran kolektif, eksploitasi yang tidak terkendali justru menyisakan beban ekologis dan sosial yang berkepanjangan,” ujarnya.
Dorong Paradigma Pembangunan Inklusif
Untuk itu, Samuel mendorong agar konsep Indonesia Incorporated dijalankan dengan paradigma yang lebih inklusif. Subjek pembangunan, menurutnya, tidak boleh hanya bertumpu pada korporasi besar dan BUMN, tetapi juga harus memberi ruang strategis bagi koperasi, UMKM, serta masyarakat adat sebagai pelaku ekonomi berbasis komunitas.
Ia juga menekankan pentingnya pengakuan hutan adat, penguatan skema perhutanan sosial, serta model kemitraan yang setara antara investor dan masyarakat lokal. Distribusi manfaat, lanjutnya, harus dirancang melalui mekanisme pembagian keuntungan (profit sharing) yang adil agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan Tak Sekadar Angka PDB
Samuel mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat diukur semata-mata melalui angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika pembangunan justru mengakibatkan tercerabutnya identitas, ruang hidup, dan hak masyarakat atas tanahnya, maka yang terjadi adalah krisis sosial yang terakumulasi.
“Kekuatan Indonesia terletak pada keberagaman budaya dan kearifan lokal dalam mengelola alam. Jika alam dirusak dan komunitas yang menjaganya disingkirkan, kita sedang menggerus aset masa depan bangsa,” pungkasnya.
Ia menilai, suara kritis terhadap arah pembangunan perlu terus disuarakan sebagai pengingat agar pemerintah tidak terlena pada capaian statistik semata, sementara ketimpangan dan konflik sosial masih terjadi di garis depan pembangunan.
Halaman : 1 2
