SERUI, DETIKBERITA.CO.ID —
Kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), David Harold Waromi, ke Kampung Wamori, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, menyoroti belum meratanya akses listrik di wilayah kepulauan tersebut.
Dalam kunjungan itu, Waromi mendapati Kampung Wamori belum teraliri listrik. Pada malam hari, warga masih hidup tanpa penerangan dari jaringan listrik, kondisi yang menurutnya mencerminkan tantangan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini, seorang senator pulang kampung dan duduk dalam kegelapan tanpa aliran listrik,” ujar Waromi kepada awak media di Serui, Selasa (17/2/2026).
Berdasarkan keterangan warga, dari total 13 kampung di Distrik Kepulauan Ambai, baru tujuh kampung yang telah menikmati layanan listrik. Enam kampung lainnya—Wamori, Bairei, Marawi, Kawipi, Adiwipi, dan Mambawi—hingga kini belum memiliki akses penerangan listrik.
Waromi menilai kondisi tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menyebut persoalan serupa juga masih dijumpai di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama di kawasan terpencil dan kepulauan.
Menurut dia, penyediaan listrik merupakan kebutuhan dasar yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia berharap program pembangunan infrastruktur energi dapat dijalankan secara terkoordinasi agar pemerataan layanan dapat dipercepat.
Di tengah keterbatasan infrastruktur, Waromi menilai Distrik Kepulauan Ambai memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya di sektor pariwisata dan perikanan. Salah satu kawasan yang mendapat perhatian adalah Pantai Wowontonam yang mulai dikenal sebagai destinasi wisata masyarakat Serui karena keindahan alam dan kondisi pesisir yang masih alami.
Selain itu, wilayah perairan Ambai dinilai memiliki peluang untuk pengembangan budidaya dan penangkaran ikan, termasuk kerapu, yang bernilai ekonomi tinggi.
Kunjungan tersebut, menurut Waromi, menjadi gambaran nyata kesenjangan pembangunan yang masih dihadapi wilayah kepulauan. Ia menegaskan pentingnya percepatan penyediaan infrastruktur dasar agar masyarakat di kampung-kampung terpencil dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.
- OTT Wartawan Mojokerto: Antara Kebebasan Pers, Dugaan Pemerasan, dan Narasi Rekayasa - 01/04/2026
- Arus Balik Lebaran 2026 Memuncak, 3,39 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek, Travoy Jadi Andalan Pemudik - 24/03/2026
- Undang-Undang Pers dan Regulasi Terkait: Fondasi Hukum bagi Kebebasan dan Tanggung Jawab Media - 16/03/2026
