Organisasi Pemuda Deklarasi Siantar Damai Tolak Pencatutan Nama Warga

Diskusi publik lintas organisasi di Pematangsiantar menyerukan persatuan dan penolakan terhadap pencatutan nama masyarakat dalam aksi politik

Admin

- Penulis

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKBERITA.CO.ID, PEMATANGSIANTAR –

Sejumlah organisasi kepemudaan, aktivis, mahasiswa, praktisi hukum, pengamat politik, hingga kalangan cendekiawan mendeklarasikan gerakan “Siantar Damai” usai mengikuti diskusi publik bertajuk Hearing Public yang digelar di Dano Foodcourt, Jalan Sibolga, Kota Pematangsiantar, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diprakarsai kelompok Rakyat Siantar Bicara tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat dalam merespons aksi unjuk rasa yang sebelumnya digelar di halaman gedung KPK RI, Jakarta, pada 4 Juni 2026 lalu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator Rakyat Siantar Bicara, Ferry Simarmata, mengatakan forum tersebut digelar untuk mempertegas sikap masyarakat Kota Pematangsiantar sekaligus menjaga kondusivitas daerah dari berbagai kepentingan yang dinilai mengatasnamakan warga Siantar.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mempertegas sikap masyarakat Siantar dan meminimalisir ancaman pihak luar yang mengatasnamakan warga Siantar demi menjaga kondusivitas daerah,” ujar Ferry Simarmata saat membuka forum diskusi.

Dalam forum yang berlangsung interaktif tersebut, para peserta dan narasumber menyoroti dugaan adanya pihak-pihak yang bukan berasal dari Kota Pematangsiantar namun membawa nama masyarakat Siantar dalam aksi demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai diskusi, sejumlah organisasi kepemudaan di Kota Pematangsiantar seperti DPD KNPI, MPC Pemuda Pancasila, GAMKI, GP Ansor, Satma IPK, DPD IPK, IMM, hingga PC PMII menyepakati lima poin pernyataan sikap.

Poin pertama, menolak pencatutan nama masyarakat Siantar untuk kepentingan politik oleh pihak eksternal yang dinilai tidak pernah terlibat dalam pengawasan maupun partisipasi aktif di Kota Pematangsiantar.

Kedua, menolak segala bentuk tuduhan tanpa bukti serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Peserta diskusi menilai tuduhan yang tidak disertai bukti berpotensi menjadi fitnah dan memicu provokasi di tengah masyarakat.

Ketiga, mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi fakta dan proses hukum yang benar.

Baca Juga:  Solusi Aksara Hadirkan Teknologi Pirolisis Modern untuk Atasi Sampah Bali

Keempat, menolak segala bentuk provokasi dan politik adu domba yang berpotensi memecah persatuan masyarakat Kota Pematangsiantar.

Kelima, mendorong roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya sembari mendukung aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan terpercaya.

Selain deklarasi “Siantar Damai”, forum tersebut juga mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada berbagai pihak agar tidak lagi mencatut nama masyarakat Siantar dalam berbagai aksi politik maupun demonstrasi.

Mereka juga menegaskan bahwa pihak yang memiliki bukti dugaan pelanggaran hukum seharusnya menempuh jalur pelaporan resmi, bukan menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang dapat memicu kegaduhan publik.

Peserta diskusi turut meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menyebarkan fitnah serta mencatut nama masyarakat Siantar.

Masyarakat pun diimbau tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta terus mengawal pembangunan Kota Pematangsiantar secara kritis, bijak, dan beretika.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut di antaranya Imran Simanjuntak, praktisi hukum Binaris Situmorang, cendekiawan Muslim Budi Batubara, Kasat Binmas Polres Pematangsiantar AKP Maxi Manurung, Ketua DPD KNPI Pematangsiantar Arif Harahap, perwakilan MPC Pemuda Pancasila H Fitra, Ketua GAMKI Jon Roi Tua Purba, Ketua GP Ansor Riduan Akbar, Ketua Satma IPK Bill Nasution, perwakilan DPD IPK Fikri, perwakilan IMM Hamifah Maharani, serta perwakilan PC PMII Ethan Sayu Ferdiansyah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 25 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Minggu, 22 November 2026 - 08:18 WIB

Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Berita Terbaru