Detikberita, Jakarta – Lamanya proses pendaftaran sertifikasi produk di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menjadi sorotan. PT Triple Helix Indonesia (THI) mengusulkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk membantu mempercepat proses penapisan (screening) dokumen perizinan.
Salah satu Pendiri PT Triple Helix Indonesia (THI), George Gunawan, mengatakan lamanya proses penerbitan izin dipengaruhi ketidakseimbangan antara kapasitas verifikasi BPOM dengan jumlah dokumen yang masuk setiap harinya.
“Kapastitas mereka sekitar 1.000 dokumen untuk mengeluarkan izin, tetapi yang datang bisa mencapai 5.000 pendaftaran. Karena tidak tertampung dan pemerintah juga tidak mungkin terus menambah tenaga kerja di situasi seperti sekarang, kami mencoba membantu BPOM melakukan screening dokumen menggunakan AI,” kata George saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
George menjelaskan, kendala dalam proses registrasi produk tidak hanya berasal dari sisi BPOM, tetapi juga dari kelengkapan dokumen yang disiapkan pelaku usaha maupun pemasok dari luar negeri.
Menurutnya, produk impor, terutama dari perusahaan berskala kecil, kerap terkendala dokumen teknis yang belum lengkap hingga proses legalisasi dokumen melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal RI di negara asal.
Melalui sistem berbasis AI, THI ingin membantu melakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh dokumen sebelum diajukan ke BPOM. Dengan demikian, dokumen yang masuk diharapkan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sehingga mempercepat proses evaluasi.
“Kami berharap bisa membantu screening terlebih dahulu. Jadi ketika dokumen masuk ke BPOM, tingkat kelengkapannya bisa mencapai 99,9 persen sehingga prosesnya jauh lebih cepat,” ujarnya.
Selain mendorong pemanfaatan teknologi, George juga mengusulkan adanya layanan registrasi reguler dan ekspres yang dikelola secara resmi dan transparan.
Ia mencontohkan sistem pengurusan visa di sejumlah negara yang menyediakan pilihan layanan dengan waktu penyelesaian berbeda sesuai kebutuhan pemohon.
“Kalau mau cepat tiga hari, dibuat saja tarif resmi yang transparan untuk jalur ekspres dan seluruh penerimaannya masuk ke kas negara. Pengusaha yang membutuhkan proses lebih cepat bisa memilih jalur tersebut,” tuturnya.
George berharap kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah melalui konsep Triple Helix dapat menghasilkan sistem registrasi produk yang lebih efisien tanpa mengurangi standar keamanan dan perlindungan bagi masyarakat. (L)
